29
Okt

Bidik Realisasi Satu Data ASN, BKN Pastikan Keamanan Data Kepegawaian

Balikpapan-Humas BKN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Sistem Informasi (SI) ASN adalah rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berbasis teknologi. “Produk utama dari SI-ASN adalah data dan informasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah seberapa baik data dan informasi yang kita miliki, akurasi data, kedalaman data, kapasitas data, dan tingkat komprehensif data itu sendiri. Analisis dan utilisasi data dan informasi perlu kita lakukan secara tepat sehingga dapat memiliki nilai. Nilai dalam hal ini adalah manfaat apa yang kita berikan dengan adanya sistem informasi ini.” Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka), Senin (28/10/2019) di Kota Balikpapan.

“Keamanan data menjadi hal terpenting dalam pengelolaan SI-ASN. Seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan aspek keamanan layanan teknologi informasi di setiap instansi (termasuk BKN). Oleh sebab itu standardisasi keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar, yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Bima kepada seluruh peserta Rakor. Rakor yang diselenggarakan selama 3 hari (28-30 Oktober 2019) ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN I-XIV, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di seluruh Kanreg, Kepala UPT BKN, dan perwakilan Pranata Komputer baik dari BKN Pusat maupun Kanreg.

Lebih lanjut Bima menekankan bahwa pembangunan ataupun pengembangan sistem informasi harus dilakukan terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik agar efisiensi, efektivitas serta akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN yang memerlukan sistem Informasi ASN, dapat lebih terjamin keakuratannya. “Pengembangan infrastruktur TIK harus mengikuti kaidah SDLC (Software Development Life Cycle) mulai dari planning, defining, designing, building, testing, development kembali lagi ke planning. Oleh karena itu penting adanya Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi untuk 5 atau 10 tahun ke depan yang didasarkan pada kebutuhan kita 10 tahun ke depan,” pungkas Bima.

Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bajoe Loedi Hargono selaku Ketua Penyelenggara Rakor menyampaikan bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh Kedeputian Sinka ini bertemakan Standardisasi Tata Kelola TIK dan Optimalisasi UPT BKN. “Sesuai amanat UU ASN, BKN mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SI-ASN. Diharapkan adanya Rakor ini dapat menyatukan pemahaman dan menyinergikan pengelolaan data dan informasi kepegawaian baik BKN Pusat maupun BKN Kanreg sehingga keamanan data dalam SI-ASN dapat terjamin” ungkap Bajoe. wik