26
Feb

BKN Apresiasi Sejumlah Pemerintah Daerah atas Implementasi Penataan PNS Tahun 2016

implementasi PNS (2)

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti saat menghadiri Rapat Pelaksanaan Implementasi Penataan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara Rabu, (24/2) di Hotel Crown Tanjung Selor.

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) atas kinerjanya dalam melakukan implementasi penataan PNS melalui lokasi khusus (lokus), penyusunan administrasi terbaik analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK), dan evaluasi beban kerja.

Penghargaan yang diberikan melalui Program Implementasi Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2016 diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti kepada Asisten III Bidang Administrasi Umum, Suriansyah dalam Rapat Pelaksanaan Implementasi Penataan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara Rabu, (24/2) di Hotel Crown Tanjung Selor.

Suriansyah mengakui bahwa tujuan dari penataan ini untuk melakukan pembenahan komposisi dan distribusi pegawai sehingga pegawai bisa dioptimalkan secara tepat. Tujuan utama penataan tersebut, ungkap Suriansyah untuk mencapai kesesuaian antara jumlah SDM Pegawai dengan kebutuhan unit-unit kerja yang ada.

Dalam penataan, penyusunan hingga evaluasi analisis beban kerja, Usman mengakui tidak semua Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pengelolaan administrasi penataan dengan baik. Selain Kaltara, Aceh dan Bengkulu juga menerima penghargaan serupa.

Untuk mendorong implementasi berjalan secara konsisten, BKN memberikan fasilitas penataan administrasi kepegawaian dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang setiap tahun berupaya melakukan penataan dan penyusunan dengan baik. “Setiap tahun BKN memberikan penilaian dan penghargaan bagi Pemda yang memperlihatkan kinerja yang baik dalam administrasi kepegawaian,” ungkap Usman.

Dalam Peraturan Kepala BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS, diuraikan bahwa penataan pegawai adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, dan komposisi serta distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi misi organisasi menjadi kerja nyata. (des)