29
Agst

BKN Berperan Awasi Implementasi Evaluasi Jabatan Melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian

Jakarta-Humas BKN, Setiap jabatan harus memiliki harga jabatan berdasarkan evaluasi jabatannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otok Kuswandaru dalam Coaching Clinic Tindak Lanjut Evaluasi Jabatan Instansi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta Pusat, Kamis (29/08/2019). Coaching clinic yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan perwakilan Instansi Pemerintah Daerah tersebut digelar dalam rangka persiapan sistem penggajian baru berdasarkan harga jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan.

Otok Kuswandaru menjelaskan bahwa harga jabatan dan evaluasi jabatan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan apabila kebijakan gaji yang baru diterapkan. (Foto: kis)

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru menjelaskan bahwa harga jabatan dan evaluasi jabatan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan apabila kebijakan gaji yang baru diterapkan, tanpa kedua hal tersebut pembayaran gaji yang adil dan layak tidak akan terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Otok juga menjelaskan bahwa evaluasi jabatan akan menghasilkan manfaat terhadap beberapa hal, diantaranya penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, pengelolaan jabatan dan pangkat, pengembangan karier, kualifikasi dan kompetensi, penggajian dan tunjangan, pengelolaan disiplin pegawai, pengembangan kompetensi hingga pemberhentian. “Paling krusial dari semua manfaat tersebut adalah pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan semakin banyak variasinya, jika harga jabatan berdasarkan evaluasi jabatan,” tutur Otok.

Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja, menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, sehingga diperlukan peta jabatan dan analisis harga jabatan melalui evaluasi jabatan. Saat ini, progress evaluasi jabatan telah selesai 72% atau sebanyak 392 Instansi Pemerintah telah selesai melakukan evaluasi jabatan, sedangkan 76 Instansi masih dalam proses dan sisanya 75 Instansi masih belum menyelesaikan proses evaluasi jabatan. “Evaluasi jabatan ini akan menuju pada kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,” ujarnya.

BKN berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan Pemerintah Daerah dalam mengawasi pelaksanaan evaluasi jabatan tersebut. Melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian, BKN berperan dalam mengawasi implementasi persetujuan evaluasi jabatan dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Kementerian PANRB. kaw