29
Jul

BKN dan Instansi Terkait Gelar Rapat Penyelesaian Status CPNS Kabupaten Solok Selatan

Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN Otok Kuswandaru .(foto:desi)

Jakarta- Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama sejumlah perwakilan seperti dari Kementerian Kordinasi Pembinaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kantor Staf Presiden (KSP) mengadakan rapat kordinasi tindak lanjut penyelesaian masalah pembatalan status CPNS dokter gigi Kabupaten Solok Selatan di ruang rapat Kemenko PMK pada hari Senin(29/7/19). Rapat ini digelar dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Otok Kuswandaru sebagai perwakilan BKN menyatakan bahwa saat ini BKN sedang melakukan proses analisis pengawasan apakah keputusan Bupati Solok Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berupaya mengkaji pertimbangan-pertimbangan tindak lanjut permasalahan ini dan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan banyak pihak,” ungkapnya.

foto: desi

Deputi Wasdal juga menyatakan BKN akan berupaya mengkaji undang-undang terkait yang berkaitan dengan manajemen ASN terutama mengenai formasi disabilitas. Peraturan Kemenpan mengenai disabilitas menjadi salah satu acuan untuk pencarian solusi masalah yang sedang dihadapi ini.

Hadir pula Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes yang menjelaskan mengenai syarat formasi dokter gigi. Kemenkes berupaya mengambil kebijakan yang adil bagi CPNS dokter gigi sesuai persyaratan yang diminta saat pendaftaran CPNS.

Perwakilan KSP menyarankan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengecekan apakah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan CPNS Kabupaten Solok Selatan telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya diskriminasi pada kaum disabilitas. Ke depan, akan diadakan rapat lanjutan untuk pengambilan keputusan akan masalah ini. Rat