17
Apr

[P2K] : BKN Instansi Pertama Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memberikan arahan kepada Tim P2K wilayah Papua Barat sesaat sebelum pelepasan tim ke lapangan. Doc :Dik

Humas BKN-Sentani-Sorong, “Jadi ada banyak permasalahan kepegawaian di Papua Barat dan Papua yang harus diselesaikan. Bila tidak akan menghambat proses pelayanan ke masyarakat”. Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dihadapan seluruh Tim Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di provinsi Papua Barat, Minggu (15/4/2018) di The Belagri Hotel and Convetion  Sorong, Papua Barat. Turut hadir Wali Kota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau, Wakil Bupati Sorong Suka Harjono, S.Sos, M.Si. dan Kepala BKD Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat serta perwakilan BKD Tambraw.

Kepala BKN menyampaikan ada beberapa masalah yang mendasar terutama masalah administrasi kepegawaian berupa belum ditetapkan SK Pensiun, SK Kenaikan Pangkat, SK CPNS dan lainya. Itu yang akan kita coba selesaikan dan membagi ilmu mengenai membangun administrasi kepegawaian menjadi lebih baik kedepannya.

Sementara itu hari yang sama pada acara pelepasan tim Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) BKN untuk provinsi Papua di Sentani Jayapura, Deputi bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto mengatakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi instansi pertama dari  30 instansi kementerian/lembaga  yang melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017.

Deputi bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto Menyematkan ID Card kepada tim P2K yang diberangkatkan ke wilayah Papua. doc: wika

Aris Windiyanto berpesan kepada seluruh tim untuk menjaga kesehatan mengingat medan yang ditempuh. “Dengan terjun langsung ke daerah, tim P2K BKN jangan hanya sekedar datang untuk sosialiasasi peraturan kepegawaian semata akan tetapi lebih menyelesaikan permasalahan yang ada,” tegas Aris. 

Sesuai dengan bidang tugasnya, BKN menjadi salah satu instansi yang ditunjuk Presiden dibawah Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  untuk melakukan penguatan tata kelola dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan kabupaten/kota dan distrik  dalam memberikan pelayanan dasar publik di Provinsi Papua dan Papua Barat, ungkap Aris.

P2K merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk mengimplementasikan perintah tersebut, BKN mengirimkan total 200 pegawai yang terdiri dari perwakilan Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN I-XIV. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan kebhinekaan yang diusung BKN dalam program kerja P2K dengan slogan “Menjangkau Untuk Melayani”. Wik/dik

 

#p2k