11
Okt

BKN Jalin Sinergitas dengan BPJS Kesehatan Tingkatkan Akurasi Data

IMGL3570 copy

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris yang dilaksanakan di Ballroom Kantor Pusat BPJS Jakarta, Senin (10/10/2016). Foto : Kis

Jakarta – Humas BKN, Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kepada para pegawai, kembali BKN bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan untuk bersama meningkatkan akurasi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Badan Kepegawaian Negara tentang Pertukaran Data dalam Mendukung Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Pensiunan PNS, Pejabat Negata dan Pensiunan Pejabat Negara beserta Keluarganya, yang dilaksanakan di Ballroom Kantor Pusat BPJS Jakarta, Senin (10/10/2016).

Dengan kerja sama yang dilakukan ini, BKN dan BPJS diharapkan mampu meningkatkan sinergitas yang meliputi pertukaran data pegawai pemerintah beserta anggotanya, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data peserta yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris. Dalam sambutannya, Fachmi Idris menyampaikan bahwa akurasi data melalui rekonsiliasi data dari masing-masing instansi menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada peserta BPJS dan juga kejelasan dan kepastian mana peserta yang masih aktif dan masa yang tidak untuk memberikan pelayanan atas hak-hak yang bisa didapatkan. Fachmi Idris juga menjelaskan bahwa data PNS maupun pensiunan PNS dari BKN akan menjadi sumber informasi agar pemerintah tidak melakukan pemborosan biaya.

Sementara itu Kepala BKN menjelaskan bahwa data yang ada di BKN adalah milik semua dan BKN siap memfasilitasi pihak-pihak yang memerlukan data untuk kemanfaatan bersama. Menyikapi penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan, Kepala BKN manjelaskan bahwa apabila pemerintah telah benar-benar memanfaatkan e-government dengan baik, maka aliran data informasi dapat dilakukan langsung oleh tiap-tiap instansi tanpa melalui penandatanganan nota kesepahaman. Menurut Kepala BKN, dari 23 instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola data dengan masing-masing instansi mempersiapkan server, akses informasi dapat dilakukan dengan government service pass melalui Presiden. Di akhir sambutannya, Kepala BKN berharap dengan kerja sama ini BKN juga dapat meningkatkan pelayanan yang dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Usai penandatanganan nota kesepahaman bersama acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto dengan Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Andayani Budi Lestari. Sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut, BPJS Kesehatan berkewajiban memberikan data peserta JKN-KIS dari kalangan PNS, pensiunan PNS, Pejabat Negara, pensiunan pejabat Negara, serta anggota keluarga mereka. Adapun BKN akan melakukan pemutakhiran data pegawai pemerintah yang meliputi nomor identitas pegawai/pejabat Negara, nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu BPJS Kesehatan, identitas diri dan keluarganya, instansi kerja, dan sebagainya. Disamping itu, ke depan kedua instansi akan menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data yang dapat diakses oleh masing-masing instansi untuk mensinkronkan data peserta JKN-JKS yang dipertukarkan. Dengan adanya hal ini, diharapkan tidak ada lagi kasus ID ganda peserta JKN-KIS akibat ketidakselarasan pencatatan nomor identitas. fhu