16
Agst

BKN – Kemenkumham Kerjasama Tindak Lanjuti ASN Bermasalah

DSC_0317

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kerja Sama Kelembagaan dalam rangka Optimalisasi Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Senin (15/8/2016) di Graha Pengayom Kantor Kemenkumham. (foto:Mia)

Jakarta-Humas BKN, Penegakan peraturan perundang-undangan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam penegakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyaknya para kepala daerah yang masih mempertahankan pegawai atau pejabatnya yang telah diputus bersalah oleh pengadilan  sehingga tidak memberhentikan yang bersangkutan menjadi salah satu tantangan yang penting dan perlu disikapi. Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat memberi sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kerja Sama Kelembagaan  dalam rangka Optimalisasi Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Senin (15/8/2016) di Graha Pengayom Kantor Kemenkumham.

Oleh karena itu, lanjut Kepala BKN, penandatanganan nota kesepahaman antara  Kemenkumham dan BKN ini menjadi penting artinya ketika memasuki era elektronik. Kepala BKN menjelaskan bahwa bentuk kerja sama ini meliputi pemberian data-data kepegawaian yang ada di BKN agar dapat digunakan untuk kepentingan kepegawain KemenkumHAM dalam peningatan dan pengembangan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkumham. Sedangkan BKN berharap agar Kemenkumham dapat juga memfasilitasi pemberian  data-data PNS yang sedang menjalani hukuman atau sudah inkracht keputusannya dan yang sudah diputuskan bersalah. “Data-data yang telah sudah ditetapkan dari pengadilan itu menjadi penting karena masih banyak sekali gubernur atau bupati yang tetap belum ingin memberhentikan pegawainya yang terkena kasus tersebut. Hal ini merupakan tantangan kedepan bagi  kita dalam upaya menegakkan aturan dan meningkatkan akuntabilitas dari birokrasi ini, sehingga kedepan, manajemen ASN akan lebih efektif dan lebih baik lagi,” tegas Kepala BKN.

Selain dengan BKN, KemenkumHAM juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Kerja sama Penguatan Kapasitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi. Masih dalam satu rangkaian acara yang sama juga dilakukan pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan I Kemenkumham Tahun 2016. Dalam pengarahannya, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa ada tiga faktor yang dibutuhkan dalam melakukan reformasi birokrasi, yakni: Merubah mindset atau pola pikir ASN  untuk lebih mengedepankan pelayanan, perubahan Struktur organisasi harus lebih ramping, efisien dan lentur, agar mobilisasi pelayanan dapat dioptimalkan dan lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan terakhir,  meningkatkan mutu dan budaya dengan mengedepankan semangat gotong royong.  “Melalui revolusi mental,  ASN diharapkan dapat menciptakan perpaduan antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Dan senantiasa menghadirikan diri dalam praktek pelayanan, serta rakyat harus ditempatkan pada posisi utama harus menjadi subjek dari pembangunan,” tegas Menkumham.

Yasonna juga menyampaikan bahwa melalui revolusi mental ini, Pemerintah membutuhkan komitmen dan sumber daya aparatur yang dapat melakukan reformasi dan menjadi agent of change. “Perlu strategi untuk menghasilkan pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas birokrasi dan mempercepat keberlangsungan demokrasi, serta menjamin keberlangsungan perubahan yang berintegritas agar dapat mempercepat perwujudan pemerintahan berkelas dunia,” tandas Yasonna. fhu