23
Sep

BKN Paparkan Sebelas Program Prioritas Nasional Tahun 2021 Kepada Komisi II DPR

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menyampaikan Evaluasi Kinerja Tahun 2020 dan Prioritas Program Kerja Nasional Tahun 2021 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (23/9/2020), bersama KemenPAN RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memaparkan program prioritas nasional tahun 2021 yang dimandatkan kepada BKN. (foto: kis)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memaparkan program prioritas nasional tahun 2021 yang dimandatkan kepada BKN. Salah satunya menyangkut evaluasi dan pengembangan sistem rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). “Pandemi Covid-19 ini telah mengubah sistem kerja di birokrasi, untuk itu proses bisnisnya juga harus berubah. Kita tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan dengan gaya yang sama, maka dibutuhkan analisa jabatan dan beban kerja (Anjab dan ABK) serta pemetaan kompetensi yang sesuai,” ungkap Bima.

Adapun sejumlah program prioritas nasional yang menjadi target kerja BKN pada tahun 2021, yakni:
1. Penetapan pola karir pada 137 instansi pemerintah
2. Pembangunan SI ASN terintegrasi
3. Data ASN yang akurat dan komprehensif
4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja ASN
5. Evaluasi dan pengembangan sistem rekrutmen CASN,
6. Pemetaan kompetensi ASN melalui Assessment Center
7. Pelatihan teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN berbasis sistem merit
8. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pengendalian integritas dan moralitas ASN
9. Fasilitasi evaluasi Jabatan ASN pada Pemda Papua dan Papua Barat
10. Analisis penyusunan kebutuhan ASN Nasional berdasarkan Anjab dan ABK
11. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian berbasis sistem merit

Pada bagian kesimpulan, Komisi II DPR RI menyampaikan persetujuan pagu anggaran BKN tahun 2021 sebesar Rp 634.105.873.000,- (enam ratus tiga puluh empat milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan pengalokasian anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 555.170.649.000,- dan program kebijakan, pembinaan, profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp 78.935.224.000,-. nsp