16
Okt

BKN Rampungkan Penilaian Kompetensi Pejabat Tinggi dan Administrator di Wilayah Kerja dari 12 Kanreg BKN

Surabaya-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan penilaian potensi dan kompetensi terhadap pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan administrator di instansi pemerintah yang masuk ke wilayah kerja dari 12 Kantor Regional (Kanreg) BKN, yakni Kanreg I BKN Yogyakarya, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII BKN Aceh, dan Kanreg XIV BKN Manokwari.

Pelaksanaan penilaian ke-13, berlangsung mulai hari ini, Senin (16/10/2017) di Kantor Regional II BKN Surabaya yang rencananya akan mensasar 351 pejabat JPT dan administrator di wilayah kerja Kanreg II BKN yang meliputi Jawa Timur. Proses penilaian akan berlangsung hingga 20 Oktober 2017 mendatang.

“Saat ini kami telah melakukan penilaian potensi dan kompetensi di wilayah kerja 12 Kanreg BKN. Surabaya ini merupakan Kanreg ke-13 yang menggelar penilaian kompetensi. Setelah ini akan masuk ke wilayah kerja Kanreg III Bandung yang meliputi Jawa Barat dan Banten,” jelas Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BKN, Purwanto saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara tersebut, di hadapan para peserta penilaian potensi dan kompetensi, Senin (16/10/2017) di Gedung Serbaguna Mojopahit Kantor Regional II BKN Surabaya.

Pada tahun 2017 ini jelas Purwanto, BKN telah mengantungi data potensi dan kompetensi 2.842 pejabat JPT dan administrator. “Sesungguhnya penilaian ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 itu kami telah menilai 1.023 peserta dan tahun 2016 sebanyak 1.045 peserta.Jadi total hingga saat ini telah terdapat data sebanyak 4.910 peserta. Itu belum termasuk data penilaian di Surabaya ini dan yang selanjutnya mencakup wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung,” urai Purwanto.

Hasil penilaian tersebut, sambung Purwanto akan dimasukkan ke dalam Talent Pool yang merupakan database potensi dan kompetensi PNS. “Terdapat 3 manfaat talent pool yang nantinya akan terwujud. Pertama, sebagai referensi pengisian jabatan, kedua sebagai dasar dilakukannya rotasi/mutasi pegawai; ketiga sebagai referensi penyusunan program pengembangan kompetensi untuk menutup gap kompetensi PNS,” jelas Purwanto.

Sebagai informasi penilaian potensi dan kompetensi ini dilakukan dengan sejumlah metode yakni tes psikometeri berbasis komputer untuk memetakan potensi prilaku dan karakter; case analysis di mana peserta akan diminta menyelesaikan kasus; Leaderless Group Discussion (LGD) di mana melalui metode ini akan dilihat bagaimana karakter dan kompetensi peserta dalam mengatasi kasus/permasalahan yang sedang dihadapi. Dep