10
Agst

BKN Sampaikan Progres Kepada Tim Evaluator RB dari KemenPAN-RB

13914142_828039687327662_2547828545598920282_o

Suasana Rapat antara Tim RB BKN dengan Tim Evaluator RB KemenPAN-RB

Jakarta-Humas BKN, Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), awal pekan lalu menyampaikan progres pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) kepada tim evaluator Reformasi Birokrasi (RB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(KemenPAN-RB) di ruang data gedung I kantor Pusat BKN.

Progres pelaksanaan RB BKN disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, I Nyoman Arsa. Pada kesempatan tersebut I Nyoman Arsa mengatakan reformasi birokrasi di lingkungan BKN merupakan basis dari upaya profesionalisme pelayanan kepegawaian. Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan RB BKN tahun 2014, BKN kemudian melakukan pembenahan pada 4 komponen pengungkit dan 3 sub komponen. Keempat komponen pengungkit yang dimaksud meliputi manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara sub komponen yang perlu ditingkatkan yakni kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik.

13679948_828038657327765_2340832872915645646_o

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, I Nyoman Arsa.

Selanjutnya, mewakili Tim RB BKN, I Nyoman Arsa menyampaikan gambaran umum hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BKN tahun 2015. “Fokus pembenahan yang kami lakukan meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari segi penguatan pengawasan telah ditetapkan kebijakan penanganan gratifikasi dan public campaign, telah diterapkan sistem pengendalian internal (SPIP), telah disusun kebijakan pengaduan masyarat, telah disusun wistle-blowing system dan zona integritas, rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) didukung komitmen pimpinan”. dep