01
Agst

BKN Targetkan Partisipasi Aktif dalam Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ikut berkontribusi dalam target Pemerintah dalam keterbukaan informasi publik. Target skala nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 dengan menargetkan 75% partisipasi aktif 470 Badan Publik di Indonesia yang terdiri dari 34 Kementerian, 45 Lembaga Negara dan LPNK, 34 Pemerintah Provinsi, 135 Perguruan Tinggi Negeri, 96 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 16 Partai Politik.

Mengawali langkah target pencapaian tersebut, Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga pengawas keterbukaan informasi publik mengundang seluruh Badan Publik untuk melakukan tahap awal monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat partisipasi Badan Publik yang digelar pada hari Rabu dan Kamis (1 – 2 Agustus 2018) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jakarta.

Kepada perwakilan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang hadir, Ketua KIP Gede Naraya menyampaikan bahwa rangkaian Monev PPID akan digelar hinggar akhir bulan Agustus 2018 dan hasilnya akan diserahkan sebagai laporan kepada Presiden.

Ketua KIP Gede Naraya menyampaikan bahwa rangkaian Monev PPID akan digelar hinggar akhir bulan Agustus 2018. (foto: kis)

“Dengan pertemuan awal menuju Monev ini, diharapkan partisipasi seluruh Badan Publik dapat meningkat dan memenuhi target nasional 75% yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJMN,” ajak Gede.

Cecep Suryadi juga menambahkan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik. (foto: kis)

Salah satu komisioner KIP Cecep Suryadi juga menambahkan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. des