20
Jan

Delegasi Laos PDR Benchmark Sistem Pengelolaan ASN ke BKN

IMGL4701

Delegasi Laos PDR di bawah pimpinan Chanta Onxayvieng (baju cokelat) mengunjungi BKN. (foto: kis)

Jakarta-Humas BKN, Delegasi Laos PDR di bawah pimpinan Chanta Onxayvieng mengunjungi BKN, Senin (18/1/2016). Kunjungan tersebut tersebut bertujuan mencari referensi sistem pengelolaan kepegawaian khususnya mengenai pola rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di BKN. Delegasi yang terdiri dari sembilan peserta tersebut diterima oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana beserta sejumlah pejabat perwakilan unit terkait di ruang data Gedung I.

Pada kesempatan itu, kepada angggota delegasi Laos PDR dijelaskan tentang sejumlah hal di antaranya mengenai struktur, tugas dan fungsi serta unit-unit yang ada dalam BKN. Sebelumnya, Kepala BKN menjelaskan tentang kedudukan BKN dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia. “BKN merupakan instansi non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaan sejumlah instansi non-kementerian dikoordinasikan oleh sebuah kementerian. BKN berada di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB). Dalam pengelolaan kepegawaian, Kementerian PAN dan RB menyusun policy dan BKN menindaklanjutinya dalam manajemen dan eksekusi pelaksanaan teknisnya,” jelas Bima.

Kepada delegasi Laos, Bima menjelaskan bahwa BKN juga fokus mengembangkan kapasitas kepegawaian melalui training dan program pendidikan. Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kapasitas ASN di bawah kendali Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan atas kuantitas ASN, BKN juga menyusun sistem rekrutmen yang fair dan transparan. “BKN menerapkan sistem rekrutmen menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan rekrutmen yang transparan tersebut” jelas Bima.

Pada kesempatan itu, Bima juga menguraikan tentang program mewujudkan database ASN yang akurat dan update. “Dahulu pembaruan data dilakukan oleh instansi tempat ASN bekerja. Saat ini BKN menurunkan level tanggung jawab pembaruan data kepada masing-masing ASN. Dengan begitu kami harapkan data-data ASN secara keseluruhan senantiasa update karena dipantau oleh masing-masing ASN”. Bima menambahkan proses pembaruan data juga dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Penerapan aplikasi tersebut bertujuan mempercepat proses updating data dan mengurangi penggunaan kertas.

Selain menyimak penjelasan Kepala BKN, para anggota delegasi Laos PDR juga tampak antusias saat mendengarkan penjelasan mengenai program pengembangan ASN, sistem rekrutmen, program pembaharuan data ASN dan proses penilaian kompetensi ASN. Pascamendapat penjelasan di ruang data, delegasi Laos PDR mengunjungi sejumlah unit teknis di BKN di antaranya CAT station. dep