27
Jan

Deputi PMK: Pengelolaan UU ASN Perlu Disikapi dengan Cepat

Jakarta-Humas BKN, Sejak bergulirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), konsep manajemen ASN mengalami transisi ke arah yang lebih progresif dan renovatif. Tuntutan itu tentu harus mampu diadaptasi dengan cepat, salah satunya melalui tugas Kedeputian Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN dalam menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) manajemen kepegawaian.

Pandangan tersebut yang menjadi sorotan Deputi PMK BKN, Yulina Setiawati dan menekankan kepada seluruh pegawai BKN khususnya yang ada di lingkungan Kedeputian PMK untuk sigap menghadapi tantangan ke depan, terutama dalam menyikapi perubahan arah manajemen ASN.

Di sisi lain, Yulina juga sempat melontarkan gagasannya terkait Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah yang idealnya seharusnya dipegang oleh jabatan karier, bukan jabatan politis. Hal itu menurutnya untuk menekan adanya pengaruh kepentingan yang justru akan menggeser arah kebijakan ASN berjalan di luar koridor.

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program/Kegiatan & Kinerja Pegawai di lingkungan Kedeputian PMK yang rutin dilakukan di awal tahunnya, masing-masing unit kerja memperkenalkan inovasi kerja 2017 dan melakukan evaluasi terhadap program kerja sebelumnya.

Direktur Kompensasi ASN, Wakiran menyampaikan bahwa kegiatan Rakor Evaluasi Kinerja yang berlangsung pada tanggal 25-26 Januari 2017 di kawasan Bogor ini dilakukan untuk menilai kembali apakah program yang dirancang sudah mengakomodir kegiatan prioritas BKN 2017. (des)