03
Des

Deputi PMK: Peran BKN Harus Muncul ke Depan!

Jakarta-Humas BKN, Berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berindikasi terhadap tuntutan penyelesaian permasalahan kepegawaian secara kompherensif. Tuntutan itu perlu disikapi dengan ketegasan melalui kepastian penetapan payung hukum yang jelas sehingga tidak menyulitkan keputusan terhadap permasalahan kepegawaian.

Selain menyampaikan hal tersebut, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Yulina Setiawati menjelaskan beberapa kendala yang menyulitkan pengambilan keputusan dalam permasalahan kepegawaian, salah satu faktor utamanya dikarenakan belum tersedianya guidance yang jelas.

“Belum munculnya PP turunan UU No. 5 Tahun 2014 sedikit menyulitkan pengambilan keputusan pada permasalahan kepegawaian, memang sejauh ini kita masih mengacu pada PP lama sebelum ada PP baru selama itu tidak bertentangan dengan UU No. 5, harapannya PP manajemen kepegawaian segera ditetapkan,” ungkapnya.

12291750_705802462884719_3652523582827628170_o

Faktor utamanya dikarenakan belum tersedianya guidance yang jelas. (foto: mia)

Kendala kedua menurut Yulina terletak pada komitmen PPK yang belum sama semangatnya dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian sehingga cenderung untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. BKN serta Kantor Regional (Kanreg) yang tersebar harus bijak menyikapi agar penyimpangan yang terjadi tidak berlarut-larut penyelesaiannya.

“Di sinilah peran BKN harus muncul ke depan, tidak hanya terima pengaduan tetapi proaktif melakukan pengawasan dan pengendalian,” tegasnya.

Kemudian Yulina menambahkan bahwa perlunya penyatuan visi untuk menyikapi permasalahan kepegawaian, persamaan persepsi yang terintegrasi agar tidak menyulitkan proses penyelesaian yang kesannya terkotak-kotak.

“Ini yang menjadi pemikiran kita, langkah apa yang kita buat untuk membangun kesatuan pandangan ini, sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian, mau kita bawa ke mana PNS, kita perlu menggarap profesionalisme dan integritas, kita harus merasa ikut bertanggung jawab!” imbaunya.

Pada kesempatan sama Deputi Mutasi Kuspriyo Murdono menyampaikan pandangan serupa terkait kendala teknis yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian permasalahan kepegawaian, misalnya proses kenaikan pangkat (KP) banyak yang tidak sesuai dengan formasinya. Ditambah pula dengan permasalahan penyesuaian ijazah yang carut marut hingga terkait legalitas ijazah yang dipertanyakan.

Hambatan tersebut yang mendorong terlaksananya Workshop Penyamaan Persepsi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 yang berlangsung Rabu, (02/12) di Kantor BKN Pusat, dihadiri oleh jajaran unit kerja BKN Pusat serta seluruh Kepala Kanreg BKN. (desi)