18
Mei

Deputi Wasdalpeg : Untuk Hasil Objektif dan Akurat, Assessment Center Perlu Standarisasi dan Akreditasi

IMGL2322 copy

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian(Wasdalpeg) BKN I Nyoman Arsa saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Assessment, Rabu (18/05/2016) di Aula Kantor Pusat BKN. (kis)

Jakarta-Humas BKN, Tertuangnya penilaian kompetensi sebagai salah satu tugas BKN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki implikasi positif dan negative. Sisi positifnya adalah dengan adanya payung hukum ini, maka akan memotivasi lahirnya lembaga-lembaga assessment yang akan menjaring para pemimpin yang memiliki kompetensi tinggi dan juga penempatan yang tepat sesuai dengan jabatan yang sesuai. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menumbuhsuburkan lembaga assessment yang tidak dibarengi dengan sisi profesionalitas dan hanya berpedoman pada sekedar asal lulus uji kompetensi. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) BKN I Nyoman Arsa saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Assessment, Rabu (18/05/2016) di Aula Kantor Pusat BKN.

IMGL2341 copy

Peserta Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Assessment, Rabu (18/05/2016) di Aula Kantor Pusat BKN.(Kis)

Lebih lanjut Deputi Wasdalpeg menjelaskan bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 46 huruf (b) Undang-undang ASN, BKN sebagai Pembina dan penyelenggara uji kompetensi memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga assessment center yang melakukan penilaian pegawai ASN. Diantara pembinaan yang dilakukan antara lain pengendalian mutu atau uji kelayakan sebagai konsekuensi munculnya lembaga assessment center. Dengan pengujian kelayakan atau akreditasi assessment center diharapkan adanya standar yang sama baik dalam kualitas SDM, program penilaian uji kompetensi, perencanaan, penyusunan program ataupun proses pelaksanaan berikut sarana dan prasarana yang tersedia.

Deputi Wasdalpeg juga menekankan bahwa tuntutan penilaian kompetensi yang objektif dan akurat harus didukung pula dengan kualitas penguji yang professional dan berkarakter pribadi yang baik. Dengan terbentuknya susunan Ikatan Asesor SDM Aparatur (IASA), Deputi Wasdal mengharapkan dapat meningkatkan profesionalitas anggotanya dan juga mengenalkan SDM para asesor kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas individu asesor maupun organisasi. “IASA diharapkan dapat membentuk profesionalitas, integritas dan menjunjung kode etik dalam upaya mendapatkan pengakuan baik nasional maupun internasional,” jelas Deputi Wasdalpeg.

Selain membahas akreditasi, penyelenggaraan penilaian kompetensi, Rakor juga membahas persiapan Konferensi Asesor yang akan digelar di Bali pada Oktober yang akan datang. Rakor ini menghadirkan dua pembicara, yakni Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, Lembaga Administrasi Negara RI Reni Suzana dan Kepala Bidang Pengembangan Standar Kompetensi Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Paryono. Rakor diikuti oleh 80 peserta dari 14 Kantor Regional BKN serta 28 instansi yang memiliki assessment center. fhu