26
Okt

Digitalisasi Layanan Kepegawaian Menjadi Kebutuhan

Jakarta-Humas BKN, Digitalisasi layanan kepegawaian tidak hanya memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat namun juga menjadi kebutuhan, baik bagi organisasi maupun bagi publik. Terkait hal ini, Badan Kepegawaian Negara telah lama mengimplementasikan digitalisasi arsip kepegawaian serta pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) untuk berbagai keperluan tes kepegawaian. Demikian pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana tatkala menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Governance Menuju Era Digitalisasi yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan di ruang Kalimantan lantai 1 Hotel Shangrila Jakarta, Rabu (25/10). Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pengurus BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono,Chief Human Capital Bank Mandiri Sanjay Naraindas, Direktur Human Capital Bank BTPN Maya Kartika, serta Dewan Pengurus BPJS Ketenagakerjaan Inda D.Hasman.

Digitalisasi arsip kepegawaian membuat penyimpanan dan pengelolaan arsip menjadi lebih efisien dan efektif. (foto: aman)

Bima Haria Wibisana lebih lanjut menyatakan bahwa digitalisasi arsip kepegawaian membuat penyimpanan dan pengelolaan arsip menjadi lebih efisien dan efektif. “Namun demikian,fisik arsip kepegawaian memang masih diperlukan, sebagai barang bukti jika ada kasus ataupun sengketa di pengadilan,”tandasnya.

Terkait eksistensi CAT BKN, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa pemanfaatan CAT secara masif dalam proses seleksi penerimaan CPNS telah terbukti akuntabilitasnya, dan menggantikan penggunaan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Menurutnya, seleksi CPNS berbasis LJK membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit dalam proses penyimpanan dan pengolahannya. “Belum lagi, kemungkinan terjadinya kebocoran soal dalam Seleksi CPNS berbasis LJK,”imbuhnya.

Sementara, Guntur Witjaksono mengutarakan bahwa dengan pegawai yang berjumlah lebih dari 4000 orang, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan strategi dan terobosan dalam pengelolaan SDM secara tepat. Menurutnya, hal tersebut bukan semata konsekuensi logis perubahan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga sebagai upaya meningkatkan daya saing organisasi di tengah arus perubahan. aman