27
Okt

Ditemukan 49.000 Akun Radikalisasi & Propaganda Online

Jakarta-Humas BKN, Media sosial yang kian melekat sebagai trend kebutuhan ternyata digunakan pula oleh sejumlah pelaku terorisme untuk memfasilitasi gerakan radikal. Hal itu ditandai dengan maraknya akun dan situs penyebaran paham radikalisme dan propaganda melalui jejaring sosial yang tidak bisa dianggap remeh.

Kejaksaan Agung RI mengklaim bahwa 90% aktivitas teroris di internet dilakukan melalui platform jejaring sosial, setidaknya ada 49.000 akun Twitter yang terhubung dengan gerakan terorisme, akun-akun tersebut biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi/perekrutan dan mengklaim tanggung jawab terhadap serangan-serangan yang dilakukan.

Kepala Sub Seksi Eksekusi & Eksaminasi, Juwita Kayana, selaku Tim Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme (Satgas TP) Kejaksaan Agung RI, mengakui bahwa media sosial digunakan sebagai sarana ampuh bagi teroris untuk mempromosikan ideologi dan kebencian ekstrimis. Tercatat 100.000 ribu posting harian via Twitter yang dilakukan oleh gerakan terorisme dan penyebaran paham juga dilakukan melalui media sosial laiinya seperti facebook dan YouTube.

Juwita mengakui bahwa YouTube menjadi salah satu media utama yang digunakan oleh gerakan terorisme untuk menyebarkan paham dan pengakuan atas suatu tindakan, penyebaran-penyebaran video maupun paham yang menyimpang tentu berdampak pada proses radikalisasi. “Kelompok ini juga kerap menggunakan media sosial untuk menghimpun pendanaan dan dukungan,” tambahnya.

Satgas TP Terorisme Kejaksaan Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Jaksa Agung RI No.PER 001/A/JA/09/2005 tanggal 08 September 2005 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 122/A/JA/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan personil Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara.

Untuk menangkal penyebaran radikaliasasi di tengah masyarakat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, Muhammad Nur, menjelaskan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dinisiasi Kejaksaan Agung RI dilakukan sebagai bentuk penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah (SD – SMA) untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini.

“JMS terbentuk sebagai salah satu perwujudan Nawa Cita Presiden RI, sekaligus ketentuan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan RI,” jelasnya dalam Forum Tematik Bakohumas Kejaksaan Agung  RI yang berlangsung Kamis, (27/10) di Golden Boutigue Hotel. (des)