24
Mar

DPRD Buton Tengah dan DPRD Halmahera Timur Audiensi ke BKN

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman, Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama Suharto dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik Bagus Nugroho saat menerima kunjungan dari beberapa Anggota DPRD Kab Buton Tengah. (foto:dix)

Jakarta-Humas BKN, Permasalahan kepegawaian yang terjadi di daerah dalam penanganannya diperlukan pemahaman dan kejelasan dari pihak yang kompeten. Untuk menyikapi hal itu, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kunjungan ke BKN untuk melakukan konsultasi dan audiensi terkait beragam permasalahan yang terjadi di daerah. Diantara DPRD yang berkunjung ke BKN adalah DPRD Kabupaten Buton Tengah dan DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang datang pada hari yang sama, Rabu (23/03/2016). DPRD Kabupaten Buton Tengah yang terdiri dari 10 0rang anggota dewan pada kesempatan itu melakukan audiensi terkait mekanisme usulan kenaikan pangkat dan permasalahan e-PUPNS. Rombongan ini diterima oleh Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman, Kepala Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Utama Suharto dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik Bagus Nugroho. Menanggapi permasalahan tersebut, dijelaskan bahwa untuk jabatan guru, maka kenaikan pangkat harus melalui pengumpulan angka kredit. Tidak terkumpulnya angka kredit untuk waktu tertentu dapat mengakibatkan penonaktifan PNS yang bersangkutan dari jabatan fungsional tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah. (foto:dix)

Sementara itu, pada waktu yang berbeda di hari yang sama, Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat didampingi Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman menerima enam orang Anggota DPRD Halmahera Timur. Kedatangan Anggota DPRD ini bertujuan untuk konsultasi terkait kewenangan Pimpinan Daerah/Bupati dalam proses pengangkatan, pemberhentian serta mutasi PNS di wilayahnya. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas menjelaskan bahwa Bupati tidak diperbolehkan untuk melakukan mutasi selama 6 bulan sejak dilaksanakan pelantikan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya pasal 162 ayat (3) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Biro Humas juga menambahkan bahwa dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi harus dengan mekanisme open bidding. fhu