04
Agst

DPRD Kabupaten Kulon Progo Lakukan Audiensi ke BKN

????????????????????????????????????

Perwakilan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, 20 anggota Pansus dan 2 Sekretaris Dewan. Kis

Jakarta-Humas BKN, Munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan permasalahan tersendiri untuk pelaksanaannya di daerah. Salah satu permasalahan yang muncul yakni terkait pengalihan PNS instansi daerah ke instansi pusat atau provinsi. Menyikapi hal ini, DPRD Kabupaten Kulon Progo melakukan kunjungan ke BKN untuk melakukan konsultasi dan audiensi, Rabu (3/8/2016). Audiensi diikuti oleh 23 perwakilan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, 20 anggota Pansus dan 2 Sekretaris Dewan dan diterima oleh Kasubag Fasilitasi Pengaduan Vino Dita Tama, Kepala Bagian Kenaikan Pangkat Agus Praptono, Kepala Seksi Perundang-Undangan Santi dan Staf Perundang-UndanganWahyu di Gedung 1 Lt 1 BKN Pusat.

Diantara permasalahan yang ditanyakan antara lain terkait dengan nasib kesejahteraan pegawai, kompetensi pegawai, proses pengalihan serta perimbangan keuangan. Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Kenaikan Pangkat BKN, Agus Praptono menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan bertindak semena-mena dan akan melakukan akomodasi anggaran, Adapun terkait kesejahteraan pegawai, Agus menjelaskan bahwa hal itu tergantung pada masing-masing daerah. “Provinsi akan menerima tambahan dana dari Dirjen Pertimbangan Keuangan sebesar 2% dari dana sebelumnya sehingga menjadi 12%.” ujarAgus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perundang-Undangan BKN, Santi mengungkapkan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan PNS sebagai antisipasi timbulnya masalah terkait aset-aset yang ditinggalkan. fhu/liv(m)/ita(m)