22
Feb

DPRD Kabupaten Kulonprogo Keluhkan Minimnya PNS Guru dan Tenaga Kesehatan

audiensi progo

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo, Rabu (22/1/2017) berkunjung ke BKN Pusat Jakarta untuk berkonsultasi mengenai sistem rekrutmen CPNS pasca-moratorium. Dok : dik

Jakarta-Humas BKN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Kulonprogo, Rabu (22/1/2017) berkunjung ke BKN Pusat Jakarta untuk berkonsultasi mengenai sistem rekrutmen CPNS pasca-moratorium. Dari pihak BKN, para anggota DPRD tersebut ditemui oleh perwakilan pejabat Biro Humas dan Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi.

Terkait permasalahan yang diangkat, perwakilan Komisi I DPRD memaparkan perihal kondisi kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Kondisi tersebut terjadi karena adanya sejumlah pegawai yang pensiun dan tidak adanya seleksi penerimaan CPNS. “Kekurangan pegawai tersebut kebanyakan dari profesi guru dan tenaga kesehatan”.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Subbidang Analisis Kebutuhan PNS pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Susilowati menjelasakan bahwa moratorium itu sudah berlaku sejak tahun 2011-2012 dan kemudian diperpanjang hingga saat ini. Namun di tahun 2016 ada pengecualian, di mana peluang rekrutmen CPNS dibuka untuk tenaga PTT seperti Bidan, Dokter dan Dokter Gigi, Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian  dan guru garis depan,” jawab Susi.

Selain itu, tanggapan lain pun disampaikan pula oleh Kepala Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Ismail Fahmi. Ismail mengatakan BKN meminta kepada setiap instansi agar melakukan penghitungan kebutuhan pegawai sebelum mengajukan kebutuhan formasi. inne (m)