17
Des

Evaluasi SAKIP dan RB di BKN Tahun 2019, Pelaksanaan Meningkat dan Baik

Jakarta-Humas BKN, BKN baru saja mendapat penghargaan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 melalui Kantor Regional II BKN Surabaya dan Kantor Regional III BKN Surabaya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf dalam kegiatan Exit Meeting Reformasi Birokrasi BKN/Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi BKN di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Sestama BKN kembali melanjutkan, penghargaan yang diraih oleh Kanreg II BKN Surabaya dan Kanreg III BKN Bandung dapat menjadi dasar atau acuan dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kanreg dapat menjadikan kedua Kanreg tersebut sebagai baseline atau standar kualitas pelayanan guna meningkatkan RB di BKN. “Benchmarking atau jadikan dasar, agar satuan kerja atau unit kerja lainnya memiliki prestasi yang tidak jauh berbeda dengan kedua Kanreg tersebut,” ujarnya.

Sekretaris Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Didid Noordiatmoko menyampaikan bahwa kesimpulan umum evaluasi pelaksanaan SAKIP di BKN semakin baik, begitu juga pelaksanaan RB BKN yang pada umumnya berjalan dengan baik. Hasil evaluasi juga menunjukkan beberapa keunggulan BKN dalam pelaksanaan SAKIP dan RB, di antaranya definisi kinerja pada Kedeputian yang sudah mulai menunjukkan outcome dan sudah terdapat pertemuan rutin antara pimpinan dengan pegawai guna menyamakan persepsi perkembangan organisasi. “Beberapa survei perihal SAKIP dan RB yang dilakukan tahun 2019, seperti integritas organisasi dan jabatan di BKN juga mengalami peningkatan juga mengalami peningatan dibanding tahun 2018,” ujarnya.

BKN merupakan poros RB dan SAKIP, karena keberhasilan BKN dalam melaksanakan dan mewujudkan hal tersebut dapat menjadi acuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. kaw