14
Des

GPR Harus Aktif, Jangan Biarkan Masyarakat Menunggu Informasi

Jakarta-Humas BKN, Dorongan kepada Goverment Public Relations (GPR) untuk aktif menyebarluarkan kegiatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terus digelorakan. Kepahaman masyarakat terhadap apa yang dilakukan pemerintah diyakini akan memantik dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang digulirkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Niken Widiastuti saat membuka kegiatan tematik Bakohumas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (14/12/2016) di Hotel Best Western, Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat humas instansi instansi pemerintah tersebut, Niken menekankan terhadap tugas yang semestinya diemban oleh GPR. “GPR memiliki dua tugas dalam penyebarluasan informasi. Tugas pertama yakni penyebarluasan informasi dalam konteks above the line dan kedua dalam konteks below the line. Dalam konteks above the line, GPR mensosialisasikan informasi melalui media mainstream dan media online, sedangkan pada below the line GPR menyebarluaskan informasi melalui berbagai forum seperti press conference, dialog publik maupun dalam bentuk buku”.

Kepada para peserta yang hadir, Niken mengingatkan pesan Presiden Jokowi kepada para pegiat kehumasan pemerintah, “Presiden berpesan, jangan biarkan rakyat sampai harus menunggu untuk mendapatkan informasi dari pemerintah. GPR harus berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Niken.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, M Rohanudin dalam kesempatan yang sama mengatakan dalam menyebarluaskan informasi  RRI mengedepankan jurnalisme damai. “Berita yang disampaikan oleh RRI harus mengedepankan perdamaian, tidak terpengaruh oleh fragmentasi politik maupun sosial manapun”, jelas Rohanudin.  Dan sebagai corong informasi kepada masyarakat, RRI siap mewadahi hak masyarakat untuk tahu dan untuk berekspresi. dep