31
Jan

Hindari Terjerat Kasus Hukum, Pengelola Pengadaan B/J Harus Kuasai Regulasi, Cermat dan Berintegritas

 

Sestama BKN, Suranawa Yusuf: Hindari terjerat kasus hukum, Pengelola pengadaan B/J di instansi pemerintah harus menguasai regulasi, cermat dan berintegritas tinggi. (dok. Don)

Jakarta-Humas BKN, Untuk menghindari terjerat kasus hukum, para SDM Pengelola pengadaan Barang/Jasa (B/J) di instansi pemerintah harus menguasai regulasi, cermat dan berintegritas tinggi. Pernyataan itu disampaikan Sestama BKN Supranawa Yusuf di sela-sela Acara Sosialisasi Pengadaan B/J di lingkungan BKN, Jumat (31/1/2019). Acara sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengelola Keuangan diseluruh Satuan Kerja di lingkungan BKN.

“Proses pengadaan barang/jasa mempunyai resiko yang berkaitan erat dengan hukum, sehingga SDM yang terlibat harus menguasai peraturan-peraturan pengadaan B/J dan menjalankan dengan penuh kecermatan dan berintegritas,” ujar Sestama. Selanjutnya Sestama juga meminta SDM yang terlibat dalam proses Pengadaan B/J harus segera meningkatkan ilmu dan kompetensi mereka. “Ilmu dan kompetensi harus segera di-update, sehingga menguasi perubahan peraturan dan aplikasi pengadaan B/J,” imbuhnya.

Ditanya soal SDM Pengelola Pengadaan B/J di lingkungan BKN, Sestama menyampaikan bahwa paling lambat pada tahun 2020 seluruh pejabat pengadaan dan Kelompok kerja (Pokja) harus dijabat oleh Jabatan Fungsional (JF) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Sestama menjelaskan bahwa di Kantor Pusat BKN, baru terdapat lima orang JF PBJ. Sementara beberapa Kantor Regional BKN belum memiliki JF PBJ. “Sehingga perlu dilakukan penambahan SDM JF PBJ di lingkungan BKN tahun 2019 ini,” jelas Sestama.

Selanjutnya Sestama juga menyampaikan tantangan yang masih dijumpai dalam pengelolaan B/J di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya dan BKN khusunya. Menurutnya pemantauan realisasi pengadaan B/J saat ini masih menjadi tantangan tersendiri. “Monitoring masih menjadi tantangan, sehingga perlu dilakukan inovasi untuk mengatasi hal tersebut,” kata Sestama. Untuk menghadapi tanangan tersebut, di BKN, menurut Sestama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BKN telah membuat aplikasi Sistem Monitoring Pengadaan Barang/Jasa (SIMONBAJA) yang terintegrasi dengan aplikasi SESMA-ONE. Dengan aplikasi ini, menurut Sestama realisasi pengadaan B/J dapat diketahui secara realtime dan proses pengadaan B/J dapat dilakukan tracking dengan mudah. “Dengan SIMONBAJA, seluruh dokumen administrasi PBJ tersimpan di dalam database sehingga mengurangi resiko hilang,” tandas Sestama.

Sestama juga menyampaikan bahwa proses tender pengadaan B/J di lingkungan BKN mulai Tahun Anggaran (TA) 2019 akan dilaksanakan oleh UKPBJ BKN. Sehingga, Sestama menginstruksikan agar koordinasi antara Kanreg dengan UKPBJ BKN terus ditingkatkan dan jadwal tender harus disusun agar proses tender dapat segera dilakukan pada triwulan pertama. “UKPBJ BKN sudah mempunyai LPSE mandiri. Itu akan dimanfaatkan dalam proses pengadaan B/J mulai TA 2019 ini. Para PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja dan Penyedia akan segara menysusun jadwal tender dan dilaksanakan pada triwulan pertama 2019 ini,” pungkasnya. bal