29
Agst

Hingga 29 Agustus 2017, Aset Negara Pada Neraca Keuangan Capai 4.799 Triliun Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Sosialisasi PP No 75 Th. 2017(foto: liputan6.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Sosialisasi PP No 75 Th. 2017(foto: liputan6.com)

Jakarta – Humas BKN, Cerminan sebuah negara maju ialah negara tersebut mampu secara baik mengelola aset yang dimilikinya secara inovatif untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Pada acara yang juga menjadi sepak mula dimulainya revaluasi (penilaian kembali) aset negara tersebut, Menteri Keuangan mengatakan jika hingga Selasa (29/8/2017), aset negara yang ada pada neraca keuangan negara sebesar 4.799 Triliun Rupiah. “Untuk itu saya optimistis, dengan komitmen kita semua, kita mampu melakukan revaluasi dengan optimal dan mendapatkan nilai total aset yang akurat, sehingga mampu membangun database aset yang baik,” jelasnya.

“Dengan database aset yang baik, kita tidak hanya mampu mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat jika selama ini, belanja negara yang bersumber dari penerimaan negara dari pajak, bukan pajak, dan hutang luar negeri berwujud aset atau kekayaan negara,” tambahnya.

Di samping itu, Menteri Sri mengungkapkan jika belanja negara yang menghasilkan aset bukan menjadi satu-satunya kekayaan yang dimiliki bangsa ini. “Masyarakat perlu tahu, jika belanja negara bukan aset seperti subsidi pada bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi dua hal penting yang dibelanjakan negara untuk kemajuan sumber daya manusia,” tandasnya.

Pada acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Inspektur Jenderal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata saat memberikan laporan dimulainya revaluasi BMN/D mengatakan jika hal tersebut merupakan kesepakatan rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Pelaksanaan revaluasi akan di lakukan per hari ini hingga tahun 2018,” ujarnya.

“Tentu pelaksanaan revaluasi BMN/D juga melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di mana pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar  dan aturan yang berlaku,” tandasnya. Berry