16
Okt

Humas Instansi Pemerintah Dapat Cegah Hoax dengan Penyampaian Informasi Secara Rutin

Tangerang-Humas BKN, Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama praktisi kehumasan dari Kementerian/Lembaga di Indonesia berpartisipasi dalam Round Table Discussion yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Tangerang, Selasa (15/10/2019). Kegiatan yang bertema Praktik dan Proses Bisnis Komunikasi Publik Tingkat Pusat ini digelar dalam rangka penyusunan Naskah Akademis dan Peta Jalan Sistem Komunikasi Publik Nasional.

Kepala Biro Humas BKN yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan mengenai proses bisnis kehumasan yang dilaksanakan Biro Humas BKN. Ridwan menjelaskan bahwa BKN melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada publik melalui kanal website dan media sosial resmi BKN sesuai dengan segmentasi serta karakteristik masing-masing kanal tersebut. BKN juga membangun engagement publik melalui tagar #ASKMiminBKNgoid guna menarik masyarakat agar mengikuti perkembangan di media sosial BKN, sehingga pendistribusian informasi dapat dilakukan dengan mudah. Ridwan juga berharap agar Biro Humas Instansi Pemerintah dapat menyampaikan informasi kepada publik secara rutin untuk mencegah berita yang simpang siur. “Meskipun belum ada policy atau keputusan resmi, jangan sampai ada kekosongan informasi yang menyebabkan hoax beredar di kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Peneliti Utama Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Aptika) Ditjen IKP Kemenkominfo, Gati Gayatri menjelaskan bahwa Grand Design Sistem Komunikasi Publik Nasional berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional bidang IKP tahun 2020-2045 dan mendukung keberhasilan kebijakan serta program-program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan tujuan memaksimalkan aliran informasi dan gagasan antara lembaga pemerintah dengan publiknya dan membangun akuntabilitas serta kepercayaan warga negara terhadap Pemerintah. “Output yang akan didapatkan melalui kegiatan ini adalah hasil analisis SWOT dan Proses Bisnis Pengelolaan Komunikasi publik di masing-masing Instansi Pusat,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, BKN berdiskusi bersama praktisi Humas dari Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Topik yang dibahas dalam diskusi tersebut di antaranya peran, fungsi dan struktur lembaga komunikasi di internal; SDM bidang komunikasi, alokasi dan kompetensi; Bisnis proses dan SOP Komunikasi publik; Pedoman komunikasi publik; Kegiatan komunikasi publik, contoh dan inovasi; Proses Koordinasi antar K/L dengan Kominfo dan Daerah, dan; Analisis SWOT komunikasi publik. kaw