16
Okt

Inovasi Keterbukaan Informasi BKN 2019 Menjawab Kebutuhan Informasi Publik

Jakarta – Humas BKN, Pada perhelatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, (16/10/2019), Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Viktor Saing, didampingi Kepala Subbgian Hubungan Media dan Antarlembaga Diah Eka Palupi mewakili Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempresentasikan capaian KIP BKN tahun 2019.

Selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BKN, Viktor Saing mengungkapkan sejumlah capaian KIP yang sudah berjalan di BKN sampai dengan tahun ini. Untuk dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan KIP, Viktor mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi BKN. Adapun beberapa poin yang disampaikan mencakup struktur PPID yang sudah dibentuk, tata cara permohonan informasi, mekanisme layanan PPID, sampai dengan pemenuhan terhadap masing-masing kategori informasi berkala, setiap saat, serta merta, dan dikecualikan.

Untuk inovasi KIP di BKN, Viktor mengambil contoh layanan informasi melalui media sosial. Menurutnya di era digital masa kini, informasi publik yang disajikan sebuah Badan Publik tidak cukup hanya dengan keterbukaan semata, tetapi juga harus cepat dan akurat. Sambungnya, BKN memanfaatkan beragam platform media sosial untuk memperkuat pengelolaan KIP, mengingat stakeholder yang dilayani berasal dari beragam segmentasi. “Untuk website dan media sosial BKN saja, kita memetakan masing-masing segmentasi publiknya, sehingga KIP yang kita kemas menyesuaikan dengan segmen publik yang dilayani. Hal ini pun berlaku ketika BKN melayani permintaan informasi secara langsung dengan publik di Pusat Pelayanan Terpadu di kantor BKN,” terangnya.

Sementara untuk ASN seluruh Indonesia sebagai salah satu stakeholder BKN, Viktor mengambil contoh sistem aplikasi MySAPK 2.0 yang baru diluncurkan bulan lalu. Menurutnya, adanya fitur notifikasi layanan kepegawaian dan akses memperbaharui data secara mandiri menghadirkan aspek keterbukaan dan transparansi kepada ASN.

Selain BKN, Monev KIP 2019 ini juga diikuti oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD sebagai Badan Publik. Sesi paparan capaian dan inovasi PPID ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian dalam Monev KIP 2019 yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat. des