10
Agst

Jatim, Jateng dan Yogyakarta akan jadi Pilot Projek Layanan Kepegawaian Terintegrasi

IMG_2516-460x380

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana saat berada di station CAT BKN

Jakarta-Humas BKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dalam kunjungan kerja perdana ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (9/08/2016) menjelaskan Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan menjadi pilot project layanan kepegawaian yang terintegrasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Integritas layanan kepegawaian itu akan mendorong terwujudnya one stop service layanan kepegawaian. “Seorang PNS yang mengurus SK kenaikan pangkat, pensiun dan layanan kepegawaian lainnya, ke depan tinggal duduk manis saja. Mereka jangan lagi disibukkan dengan persyaratan berkas yang begitu banyak dan harus menghubungi banyak pihak untuk mendapatkan SK-SK tersebut. Istilahnya dengan satu kali pengurusan, mereka dihadapkan pada sistem kepegawaian yang terintegrasi . Untuk itu, mari kita siapkan layanan kepegawaian yang praktis namun tetap berkualitas” jelas Asman.

Dalam kunjungan tersebut,  MenPAN-RB ditemui oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana beserta jajarannya di ruang data Gedung I Kantor Pusat BKN. Sebelumnya MenPAN-RB meninjau langsung station Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Di hadapan jajaran pimpinan BKN, MENPAN-RB mengatakan meskipun saat ini Birokrasi didominasi oleh ASN berusia tua, namun bukan berarti birokrasi menjadi lambat berinovasi. “Implementasi layanan kepegawaian berbasis teknologi infomasi saat ini menjadi begitu urgent. Kebanyakan PNS saat ini yang berusia tua jangan menjadi hambatan untuk maju. Jangan hanya yang muda generasi tua saat ini juga harus mau belajar memahami IT agar turut mendukung terwujudnya kinerja birokrasi yang berkualitas,” jelas Asman. Sebagai informasi, berdasarkan data statistik BKN per Desember 2015, dari total keseluruhan jumlah PNS  rata-rata berusia 45 tahun, dan yang paling banyak berusia 51 tahun.

Di bagian lain, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto menanggapi pernyataan menteri menjelaskan bahwa terkiat integrasi pelayanan sudah lama implementasi oleh BKN melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan sudah bisa mengakomodir untuk melakukan less paper. Iwan menjelaskan bahwa saat ini BKN sedang melakukan kerja sama dengan BPPT dan Kominfo untuk lebih mengoptimalkan SAPK lagi dan hal itu juga tergantung dengan keberanian kita (BKN-red) untuk melangkah.

Pilot project dalam bidang pelayanan kepegawaian dengan less paper adalah surat tertulis kenaikan pangkat baik secara elektronik. Iwan mengharapkan suksesnya pilot project untuk tiga provinsi yakni Jawa tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur dapat membentuk snowball yang akan menular ke daerah lain. Deputi Sinka BKN juga menjelaskan bahwa untuk kenaikan pangkat, Iwan berharap hanya dua komponen yang harus disampaikan, yakni usulan tertulis diatas kertas sebagai bukti pendukung dari PPK serta angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS yang menjadi fungsional tertentu. “jangan sampai secara elektronik diusulkan tanpa adanya dukungan siapa saja yang. Dengan less paper ini pegawai tidak perlu mengumpulkan kartu pegawai, dan berkas-berkasi lainnya karena sudah ada di database ataupun dikirim melalui elektronik,” jelas Iwan Hermanto.

Terkait implementasi SAPK, Iwan menegaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah 100 % menggunakannya. Hal ini karena ada konsekuensi join us or left behind  yakni pengelolaan  manajemen kepegawaian akan berkonsekuensi tidak dilakukan apabila tidak menggunakan SAPK. dep/fhu