11
Agst

Jelaskan Amnesti Pajak, Kemenkeu Undang Humas Instansi Pemerintah

Jakarta-Humas BKN, Kementerian Keuangan mengundang para praktisi kehumasan instansi pemerintah dalam sosialisasi kebijakan amnesti  pajak,  Kamis (11/8/2016) di Aula Juanda, Kementerian Keuangan.  Dalam sosialisasi yang digelar melalui forum Badan Koordinasi Kehumasan  (Bakohumas) Pemerintah,  Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto mengatakan Bakohumas memiliki peran strategis untuk menyukseskan program amnesti pajak. “Salah satu peran yang dapat dimainkan para praktisi humas instansi pemerintah adalah dengan memasifkan penjelasan mengenai amnesti pajak dalam berbagai perangkat media yang dimiliki instansi”.

Pada kesempatan itu Kepala Sub Direktorat Kemitraan dan Kerjasama Direktorat Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Yeheskiel Minggus Tiranda selaku pembicara menjelaskan yang dimaksud dengan amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Terdapat enam keuntungan dari amnesti pajak yakni pertama penghapuan pajak yang seharusnya terutang; kedua tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan; ketiga tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; keempat penghentian proses  pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; kelima jaminan rahasia dan pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.  Pada forum itu Yeheskiel juga menjelaskan bahwa amnesti pajak diperuntukkan bagi badan (instansi), orang pribadi (OP), pengusaha omzet tertentu, OP/Badan belum ber-NPWP. dep/ast