10
Okt

JPT BKN Dituntut Miliki Kompetensi Managerial, Leadership, & Networking

Jakarta-Humas BKN, Setelah hasil tahapan seleksi administrasi diumumkan pekan lalu, seluruh peserta calon pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BKN mengikuti uji kompetensi kepegawaian melalui tes seleksi Computer Assisted Test (CAT) BKN yang berlangsung Senin, (10/10) di stasiun CAT BKN Jakarta.

Mengawali proses seleksi CAT, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan kepada seluruh perserta calon jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya dan Pratama BKN bahwa penilaian yang dilakukan tidak semata dititik beratkan pada kemampuan tentang kepegawaian. Bima menegaskan bahwa posisi JPT Madya dan Pratama bukan tataran jabatan teknis, setiap calon dituntut memenuhi kualifikasi dalam kemampuan managerial.

“JPT Madya dan Pratama harus memiliki kualifikasi kompetensi managerial, kepemimpinan (leadership), mampu membangun dan menggerakkan kerjasama tim dalam unit kerjanya. Termasuk kemampuan menciptakan networking dan melakukan terobosan serta inovasi. Jadi bukan lagi berbicara pada tataran teknis, level kompetensi yang dimiliki harus sesuai dengan kualifikasi jabatanya, untuk itu pilihan jabatan yang dituju juga penting untuk diperhatikan karena setiap jabatan memiliki karakteristik tersendiri,” tegasnya.

Kepala BKN juga menyoroti kompetensi bahas asing (English) peserta calon JPT Madya dan Pratama. Menurutnya kecakapan dalam berbahasa asing penting untuk dimiliki setiap pejabat pimpinan tinggi, terlebih di era globalisasi yang menuntut kualifikasi kemampuan bahasa asing di berbagai sektor.

“Setiap JPT Madya danPratama juga memerlukan kompetensi berbahasa asing, misalnya dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar atau mengikuti kegiatan dan pelatihan yang dilakukan di luar negeri,” pesannya.

Terhitung dari hasil seleksi administrasi, hanya 8 (delapan) calon JPT Madya dan 72 (tujuh puluh dua) calon JPT Pratama yang dinyatakan berhak mengikuti uji kompetensi melalui tes seleksi CAT BKN. Sebagian peserta seleksi terbuka berasal dari Bappenas, Komisi Yudisial, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Menko PMK,  dan beberapa dari instansi daerah.

Untuk JPT yang akan diisi meliputi jabatan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian; Direktur Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian; Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN; Direktur Pengendalian Kepegawaian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Direktur Kinerja ASN; Kepala Biro Kepegawaian; Kepala Biro Hubungan Masyarakat; dan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.(des)