23
Jan

Kaji Moratorium CPNS, DPRD Karangasem Kunjungi BKN

Jakarta-Humas BKN. Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karangasem sambangi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pusat Jakarta Jumat, (23/1). Rombongan DPRD Karangasem tersebut diterima oleh Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Gunawan, serta staf Biro Humas Abdur Rahman S di ruang rapat lantai I gedung I.

DSC_0074

Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Gunawan (tengah) didampingi Abdur Rahman S (kanan) membahas Moratorium Penerimaan CPNS dan PPPK

Dalam audiensi tersebut, DPRD Karangasem menanyakan tentang kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS dan apa masih bisa mengangkat/mengadakan kembali tenaga honorer. Diungkapkan pula bahwa Kabupaten Karangasem sampai saat ini masih kekurangan pegawai khususnya di bidang pendidikan.

Merespons hal ini, Gunawan menegaskan bahwa kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS masih memberikan sedikit ruang untuk penerimaan CPNS, khususnya untuk tenaga kesehatan dan pendidikan walaupun dengan jumlah yang terbatas. “Untuk itu, BKD harus melakukan Anjab dan ABK dengan benar dan cermat,”ujarnya.

DSC_0084

Tengah berlangsung audiensi DPRD Karangasem dengan BKN

Pada kesempatan yang sama, Abdur Rahman S mengartikulasikan bahwa berdasarkan PP 48 tahun 2005, tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan lagi mengangkat tenaga honorer setelah 2005. “Berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014, jelas bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”ungkapnya. (aman-dinda)