05
Des

Kandidat JPT Pratama Komisi Yudisial RI Jalani Assessment di Puspenkom ASN BKN

Jakarta-Humas BKN,  Hari ini, Senin (5/12/2016), enam belas orang dari berbagai instansi mengikuti proses assessment di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN untuk mengisi  tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan  Komisi Yudisial Republik indonesia. Ketiga jabatan yang dilamar tersebut adalah Kepala Biro Umum (5 kandidat), Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim (6 kandidat), dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (5 kandidat). Meskipun Komisi Yudisial RI telah sering bekerja sama dengan BKN dalam berbagai seleksi ataupun ujian melalui pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT), untuk proses seleksi JPT melalui assessment Center BKN ini menjadi bentuk kerja sama yang pertama.

ac 1

para peserta sedang mengikuti proses assessment (foto: mk)

Dalam wawancara yang dilakukan Humas BKN usai memberi sambutan saat dimulainya proses assessment, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi  yang juga sebagai Plt Kepala Biro Umum Komisi Yudisial RI Roejito menyampaikan  bahwa penggunaan assessment center ini sebagai upaya obyektivitas, transparansi  dan  juga memberi gambaran bagi panitia seleksi terkait karakteristik para kandidat. Menanggapi proses seleksi terbuka, Roejito menyampaikan bahwa Komisi Yudisial sebenarnya telah melakukan seleksi terbuka sejak tahun 2013, yang meliputi administrasi, presentasi , wawancara dan yang lainnya.

ac 2

wawancara Humas dengan Plt Kepala Biro Umum Komisi Yudisial RI, Roejito (foto: mk)

Penerimaan seleksi ketiga JPT ini dilakukan sejak 18 Oktober hingga 17 November 2016, dan diikuti oleh 25 peserta. Setelah menjalani seleksi administrasi, seleksi tertulis dan studi kasus, panitia seleksi hanya meloloskan 17 orang. Dan pada hari ini, dimana salah satu peserta telah diterima di instansi lain, maka pada assessment kali ini hanya diikuti oleh 16 peserta. Selain dari internal Komisi Yudisial, para kandidat lainnya berasa dari beragam instansi, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kejaksaan Agung RI serta Komnas HAM. Assessment sendiri akan dilakukan selama tiga hari, Senin-Rabu (5-7/12/2016) yang meliputi Psikometri, Wawancara, Diskusi serta Presentasi. fhu