24
Nov

Kedisiplinan Wujud Reformasi Birokasi BKN

12248221_702512143213751_810863741208471873_o

Inspektur BKN Farel Simarmata dalam acara Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 (Foto:Kiswanto)

Jakarta-Humas BKN, Peningkatan kedisiplinan merupakan salah satu unsur reformasi birokasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), pernyataan ini disampaikan oleh Inspektur BKN Farel Simarmata dalam acara Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, di aula lt.5 BKN Jakarta, Senin (23/11/15)

Dalam kesempatan tersebut Farel menegaskan bahwa setiap atasan langsung wajib melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin, selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan yang tertuang dalam surat panggilan.

Sementara Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian BKN, Ana Ambar Ariani mengatakan bahwa sosialisasi ini memang sudah sering dilakukan, namun perlu diingatkan kembali untuk mencegah terjadinya peningkatan penyimpangan di kemudian hari.

“Pada rentan tahun 2013-2014 terdapat peningkatan jumlah penerima hukuman disiplin disetiap tahunnya. Ini harus kita sikapi agar semakin hari jumlah pelanggaran disiplin semakin berkurang, ” pungkas Ambar. puput