01
Mar

Kepala BKD Kota Surabaya ‘Curhat’ Soal Reward & Punishment PNS

IMGL7244

Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi. (Foto:kis)

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKD Kota Surabaya Mia Santi Dewi kepada Tim Humas BKN mengakui bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan kapasitas SDM aparatur selalu menekankan pada Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS untuk memberikan pembinaan terhadap kualitas PNS Kota Surabaya.

“Kita tekankan PP 53 Tahun 2010 secara konsisten dan tegas, tentu akan berdampak pada pemberian reward dan punishment yang diberikan setiap tahunnya kepada PNS bersangkutan. Kita berharap pemberlakuan sistem seperti ini akan mendorong perbaikan kualitas kinerja PNS,” ungkapnya ketika berkunjung ke Kantor Pusat BKN bersama Walikota Surabaya Rabu, (24/2).

Perihal penilaian kinerja PNS, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah memberlakukan penilaian dan evaluasi kerja berbasis sistem yang berorientasi pada reward & punishment bagi masing-masing PNS. Dalam sistem penilaian sasaran kerja pegawai (SKP), Mia Santi Dewi menjelaskan sejak Tahun 2010 Pemkot Surabaya sudah menggunakan e-performance, setiap PNS wajib input kegiatan kerja yang diakukan setiap hari dan harus ditandai dengan approve oleh pimpinan langsung.

Lebih lanjut, Mia Santi Dewi yang sudah menjabat sebagai Kepala BKD Kota Surabaya selama 3 Tahun lebih tersebut, menjelaskan bahwa penilaian kinerja PNS berbasis sistem (e-performance) akan dijadikan bahan evaluasi kinerja setiap 3 bulannya, yang kemudian menjadi rapor masing-masing PNS.

“Dari sistem itu kita bisa pantau dan lihat kualitas kerja PNS bersangkutan, kita juga berikan reward bagi PNS yang memperlihatkan kinerja yang baik berupa pemberian semacam bonus di luar tunjangan kinerja yang diterima,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga memberlakukan dan mengupayakan seluruh sistem pelayanan kepegawaian berbasis aplikasi untuk mempermudah pemberian layanan masyarakat yang responsif. “Intinya kita optimalkan semua manfaat teknologi, bahkan pengembangan aplikasi yang digunakan merupakan karya PNS kita sendiri dan tentunya kita bekerja sama dengan Dinas Kominfo. (des)