23
Mar

Kepala BKN: Kolaborasi New Simpeg-Assessment Center akan Hasilkan Profile Competency ASN yang Transparan dan Terukur

Bima Haria Wibisana sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas inovasi serta kreatifitas dalam pengembangan sistem informasi manajemen ASN yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (Foto: Dok Kemenkumham)

Bima Haria Wibisana sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas inovasi serta kreatifitas dalam pengembangan sistem informasi manajemen ASN yang dimiliki Kemenkumham. (Foto: Dok Kemenkumham)

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas inovasi serta kreatifitas dalam pengembangan sistem informasi manajemen ASN yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yaitu New Simpeg versi 015 untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta kecepatan. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN saat menjadi pembicara dalam acara Launching New Sistem Informasi Pegawai (New Simpeg) versi 015 di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (22/03/2016).

Kepala BKN pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa saat ini BKN telah menyelesaikan Road Map untuk menuju informasi manajemen ASN. Ke depan, penyelenggaraan manajemen ASN akan didominasi dengan tantangan-tantangan informasi, yang sudah waktunya untuk beranjak dari sistem manual kepada sistem informasi yang lebih memadai. Lebih lanjut Kepala BKN menyampaikan bahwa New Simpeg versi 015 semata-mata tidak hanya berkaitan tentang informasi kepegawaian, tetapi sudah masuk ke dalam talent management dari sistem yang ada di Kemenkumham. Kepala BKN lebih lanjut menjelaskan bahwa ke depan, New Simpeg versi 015 dapat digabungkan dengan Assessment Center sehingga dapat menghasilkan Individual Profile Competency yang berbasis transparan, dapat terukur sehingga dihasilkan pegawai terbaik yang bisa mendapatkan promosi jabatan. “Dengan demikian, pola karir dan pengembangan jabatan menjadi lebih akuntabel. Oleh karena itu, perlu diadakan diskusi antara Sekjen Kemenkumham dengan BKN apabila Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari Undang-Undang ASN ini ditetapkan,” tambah Kepala BKN. nudie/fhu