29
Agst

Kepala BKN: PNS Jadi Role Model Disiplin Administrasi Pelaksanaan Amnesti Pajak

14102519_838933582904939_2130426856584140602_n

Pegawai BKN mengikuti sosialisasi Amnesty Pajak (Foto:Mia)

Jakarta-Humas BKN, Sejak digulirkannya program ‘Amnesti Pajak’ atau biasa disebut dengan pengampunan pajak, sosialisasi pelaksanaan amnesti pajak kian marak dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. Tidak terlepas dengan BKN, sebagai institusi yang menaungi sistem manejemen kepegawaian Indonesia, diharapkan menjadi role model disiplin administrasi dalam melakukan amnesti pajak.

Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam forum sosialisasi amnesti pajak di lingkungan BKN Jumat, (26/8) di Kantor Pusat BKN Jakarta. Baringin Gultom, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Kramat Jati, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menjelaskan secara mendetail terkait latar belakang kebijakan amnesti pajak, hingga pada tataran implementasi teknisnya.

Mengawali paparannya, Gultom mendefinisikan kebijakan amnesti pajak sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) menjadi acuan dasar pelaksanaan amnesti pajak.

Menurutnya, kebijakan amnesti pajak awalnya ditujukan untuk menarik seluruh harta warga Indonesia yang tersebar di luar negeri, menjadi sumber investasi di Indonesia melalui Repatriasi Pajak. Gultom menjelaskan seluruh wajib pajak, baik orang Pribadi/Badan dapat memanfaatkan program amnesti pajak, kecuali wajib pajak yang sedang proses penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, kemudian wajib pajak yang sedang menjalani proses peradilan, dan sedang menjalani hukuman tindak pidana di bidang perpajakan.

Permohonan amnesti pajak, lanjut Gultom disampaikan wajib pajak melalui Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya yang dapat diajukan dalam 3 (tiga) periode, yakni: Periode I (sejak tanggal diundangkan UU Nomor 11 Tahun 2016 s.d 30 September 2016). Periode II (1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, dan Periode III (1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017).

Gultom juga mengungkapkan bahwa kebijakan amnesti pajak yang dilakukan bukan kali pertama, sebelumnya Indonesia pernah melakukannya di Tahun 1984. Untuk kebijakan amnesti pajak di Tahun 2016, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari program tax amnesty sebanyak  165 Triliun. “Dari target tersebut, dari pelaksanaan amnesti pajak sejauh ini, pemerintah baru menerima 1,8 Triliun,” ungkapnya.

Selain menarik dana warga Indonesia yang belum terlapor pajak melalui penerimaan dari uang tebusan, Gultom menyampaikan bahwa untuk jangka panjang, program amnesti pajak dilakukan untuk memperbaiki basis data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga nantinya Dirjen Pajak memiliki data keseluruhan wajib pajak.

Sebelumnya pemerintah gencar menyampaikan 6 (enam) keuntungan mengikuti amnesti pajak, mulai dari penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, tidak perlu pemeriksaan bukti permulaan, penghentian proses pemeriksaan, jaminan rahasia data wajib pajak, hingga pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.

Pada bagian akhir, Gultom mengingatkan bahwa setelah periode amnesti pajak berakhir (31 Maret 2017), bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, namun tenyata masih ada harta yang belum diungkapkan, maka akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan dikenakan sanksi 200%. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan amnesti pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai UU Perpajakan. (des)