07
Sep

Kepala BKN: Promosi Tidak Lagi Berdasar Suka atau Tidak Suka, tetapi Berdasar Kompetensi dan Kinerja

Serang-Humas BKN, Komitmen BKN untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kembali ditunjukkan dengan diresmikannya operasional Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN ketiga di Kota Serang, Banten oleh Kepala BKN, Rabu (7/9/2016) di Pendopo Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Banten.  Kehadiran UPT BKN ini juga sebagai sarana untuk membiasakan PNS dan  masyarakat atas teknologi informasi, dimana UPT BKN dapat dimanfaatkan untuk ujian seleksi CPNS, ujian dinas, kenaikan pangkat yang sebelumnya mungkin bersifat  manual  atau tidak ada sama sekali. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan UPT BKN di Serang tersebut. Lebih lanjut Kepala BKN menjelaskan bahwa UPT ini juga diharapkan dapat meningkatkan objektivitas dan transparansi setiap proses seleksi. Kedepan UPT BKN di Serang ini juga dapat dimanfaatkan untuk assessment center untuk memberikan  gambaran yang lebih akurat dan lebih luas atas potensi dan kompetensi PNS. “Jika dipromosikan bukan berdasar suka dan tidak suka tapi memang berdasar kompetensi dan kemampuan serta kinerjanya” jelas Kepala BKN.

Terkait honorer, Kepala BKN menjelaskan bahwa proses yang penetapan yang tertunda maka kita perlu cepat selesaikan. Tetapi apabila ada yang belum diusulkan atau terlambat pengusulan maka tidak bisa kita proses karena payung hukumnya sudah tidak berlaku lagi, karena aturan-aturan kategori I dan II sudah berakhir pada Desember 2014. “Selama tidak ada payung hukum maka BKN tidak berani untuk memproses KI dan KII karena sudah berakhir pada 2014. Bisa juga karena surat pertanggungjawaban mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya belum ada, maka hal itu tidak bisa,” tegas Kepala BKN.

Menanggapi pertanyaan tentang kuantitas PNS serta potensi adanya rekrutmen CPNS saat ini, Kepala BKN menjelaskan bahwa jumlah PNS tergantung atas apa yang akan kita kerjakan. Jika lingkup yang dikerjakan lebih luas maka membutuhkan tenaga yang lebih banyak, atau bisa digantikan dengan perangkat yang lebih canggih, jika tidak ada perangkat maka terpaksa membutuhkan tenaga lebih banyak. Jika pemerintah tidak ada penambahan kegiatan dari kebijakan pemerintah, maka mungkin jumlah PNS saat ini terlalu banyak. Apabila program pemerintah terkait pendidikan, kesehatan harus lebih tinggi dan kesejahteraan meningkat maka kita tentu membutuhkan lebih banyak, tentunya hal itu membutuhkan perhitungan yang tepat.

Terkiat kekurangan tenaga kerja yang banya disampaikan oleh berbagai pemerintah daerah, Kepala BKN menjelaskan bahwa perlu menghitung ulang informasi yang disampaikan, karena bisa jadi analisa yang belum akurat dari data yang sebenarnya, karena bisa jadi masalah utamanya adalah distribusi pegawai yang tidak merata. Hal itulah yang juga menjadi dasar alih status guru dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. “Dengan adanya alih status, yang sebelumnya guru tidak bisa dipindah karena menjadi pegawai Kabupaten, maka dengan alih status ini pemerintah Provinsi dapat melakukan pemerataan distribusi pegawai” tambah Kepala BKN. fhu/mia