09
Nov

Kepala BKN : Susun Policy Brief yang Peka Menangkap Problem Utama dari Sebuah Isu

DSC_6209

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam sambutan membuka acara tersebut mengatakan “sebuah policy brief harus bisa menangkap permasalahan utama yang terjadi di balik sebuah isu”. Foto : mia

Jakarta-Humas BKN, Pusat Kajian dan Penelitian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN menggelar workshop Teknis Penulisan Policy Brief, Rabu (9/11/2016) di ruang data Kantor Pusat BKN. Pada kesempatan itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam sambutan membuka acara tersebut mengatakan sebuah policy brief harus bisa menangkap permasalahan utama yang terjadi di balik sebuah isu.

Identifikasi problem tersebut kemudian menjadi dasar seorang penulis untuk menentukan perlu tidaknya ditindaklanjuti dengan penyusunan sebuah policy brief. Pada kesempatan itu, Kepala BKN memaparkan sejumlah karakter permasalahan yang dapat digunakan untuk menentukan perlu tidaknya ditindaklanjuti dengan penyusunan policy brief. Karakteristik yang dimaksud antara lain yakni permasalahan harus memiliki public impact, dapat mempengaruhi banyak orang dan memiliki urgensi tinggi meskipun tidak mempengaruhi banyak orang.

Dalam penulisan policy brief, penulis juga perlu memperhatikan karakter dari audience yang akan disasar oleh policy brief yang disusunnya. “Karakter audience yang open mind akan dapat menerima rekomendasi dari sebuah policy brief. Karena jika audience yang disasar berkarakter tertutup maka yang bersangkutan akan sulit menerima rekomendasi apapun.”

Lebih lanjut Kepala BKN mengatakan seorang penulis policy brief tidak boleh salah dalam mengidentifikasi masalah utama dari sebuah isu. “Jika salah mengidentifikasi masalah maka ia pun akan menuliskan rekomendasi yang salah dalam policy brief-nya”. Sementara itu dalam teknis penulisan policy brief, Kepala BKN mengarahkan “Sebuah policy brief tidak perlu terlalu detail menguraikan sebuah isu sehingga menghabiskan berlembar-lembar halaman. Susun policy brief dengan stright sentence dan bebaskan diri dari preferensi apapun. Penulis harus obyektif. Lalu gunakan instrumen analisa yang memang sesuai dengan masalah yang diangkat”.

DSC_6249

Narasumber Workshop Teknis Penulisan Policy Brief, Tobirin S.Sos, Msi dari Universitas Jenderal Sudirman. Foto: mia

Sementara itu, narasumber workshop, Tobirin S.Sos, Msi dari Universitas Jenderal Sudirman mengatakan policy brief bertujuan untuk meyakinkan para pihak/target akan pentingnya sebuah permasalahaan dan perlu mengadopsi alternatif yang dipilih hingga mendorong dilakukannya sebuah tindakan. “Policy brief diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif”. Sementara itu, narasumber yang lain, Ajib Rahmanto pada acara tersebut memaparkan tentang pedoman penulisan policy brief dalam media Civil Apparatus milik BKN. dep