21
Nov

Keterbukaan dan Interaksi, Syarat Instansi Wujudkan Smart Governmen

Kepala BKN Bima Haria Wibisana (foto kiri), Guru Besar FEUI, Rhenald Kasali (foto tengah) dan Kepala Pusbang ASN, Ahmad Jalis. foto: Ika

Ciawi-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Rakorbang ASN) di Pusat Pengembangan ASN, Ciawi, Kamis (21/11/2019). Rakorbang ASN 2019 yang dihadiri oleh sekitar 2.000 undangan perwakilan Instansi Pusat dan Daerah tersebut mengambil tema Strategi Pengembangan Pengelola Kepegawaian sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana yang membuka Rakorbang ASN 2019 secara resmi menyampaikan bahwa guna mewujudkan smart government yang memastikan suatu proses delivered, diperlukan mindset yang dapat menerima perubahan, transparansi, serta efisiensi. Smart government memiliki syarat keterbukaan serta interaksi suatu instansi untuk menyediakan informasi yang meaningful dan purposeful. “Organisasi juga harus memiliki value melalui kinerja yang dihasilkan untuk mendukung terwujudnya smart government tersebut,” ujar Kepala BKN.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali yang menjadi narasumber memaparkan bahwa untuk menciptakan dampak yang diinginkan, dibutuhkan kemampuan untuk menghadapi new power yang terdiri dari tanda pagar (hastag), kompetisi (needs), crowd (rating, review and double-blind), dan new consumer (participant) melalui ilmu mengeksplorasi. Organisasi harus bersiap menghadapi kompetisi global dan perubahan yang akan terjadi di masa depan melalui orang-orang, kapabilitas, struktur serta proses yang berbeda guna menyambut perkembangan dengan baik. “Kita bisa memanfaatkan new power dan membuat masyarakat ikut berpartisipasi dengan apa yang sedang dikerjakan,” ujarnya.

Rakorbang ASN 2019 digelar hingga esok hari, 22 November 2019 dengan sejumlah pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber seperti Kepala Pusbang ASN, Ahmad Jalis dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Selain itu, peserta juga dapat mengunjungi enam klinik pengembangan ASN yang dibuka guna berkonsultasi atau mendapatkan beberapa informasi, di antaranya coaching dan monitoring kepegawaian, program Pendidikan Ilmu Kepegawaian BKN dan individual development plan ASN. kaw