09
Des

Keterlibatan Humas Pemerintah Galakkan Hari Antikorupsi Lewat Media Digital

Jakarta – Humas BKN, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2019 digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengundang praktisi Humas Pemerintah Kementerian/Lembaga, termasuk Humas BKN. Forum yang dikemas melalui Festival Media Digital Pemerintah ini bertujuan untuk mendiseminasikan peran Humas di era media digital.

 

Komisioner KPK, Laode M Syarif menyebutkan bahwa Humas memiliki peran penting dalam membentuk wajah instansi Pemerintah. (Foto: fir)

Komisioner KPK, Laode M Syarif menyebutkan bahwa Humas memiliki peran penting dalam membentuk wajah instansi Pemerintah. “Wajah utama instansi Pemerintah diperankan oleh fungsi kehumasan. Saat ini banyak peluang yang bisa dimainkan Humas dengan media sosial. Jika sebelumnya kita hanya mengandalkan awak pers untuk menyampaikan program atau kebijakan kepada publik, saat ini kita memiliki Humas Pemerintah sebagai corong komunikasi. Kita bisa menggunakan platform media digital instansi untuk melakukan branding¬†atas pesan yang ingin kita sampaikan ke publik,” terangnya saat membuka acara tersebut, Senin, (9/12/2019) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Doddy Setiadi yang menekankan tentang peran Humas Pemerintah dalam menjaga konsistensi layanan informasi publik yang transparan.

Dalam festival ini juga dihadirkan perwakilan dari Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Doddy Setiadi yang menekankan tentang peran Humas Pemerintah dalam menjaga konsistensi layanan informasi publik yang transparan. Menurutnya, Humas Pemerintah perlu menyusun peta kegiatan diseminasi setiap tahun untuk mengedukasi publik, juga sebagai media interaksi dengan masyarakat.

Wicaksono dalam sesi paparan mengenai Tantangan dan Solusi Humas Pemerintah di era disrupsi informasi dan post truth dalam konteks pelayanan informasi publik.

Di sisi lain hadir pula Praktisi Kehumasan, Wicaksono dalam sesi paparan mengenai Tantangan dan Solusi Humas Pemerintah di era disrupsi informasi dan post truth dalam konteks pelayanan informasi publik. Mantan wartawan Tempo itu mengatakan bahwa salah satu tuntutan sebagai Humas Pemerintah yakni perlu menentukan framing seperti apa yang ingin dibentuk untuk menciptakan opini publik. Ia juga menyinggung tentang gaya komunikasi yang berubah dengan berkembangnya media sosial. Perubahan tersebut juga tidak terlepas dengan pola komunikasi yang berbeda sebelum dan setelah era digital. Misalnya saat ini publik lebih leluasa menyampaikan kritikan langsung kepada Pemerintah melalui postingan instansi di media sosial. des