21
Okt

“Lembaga Penyiaran Hendaknya Kedepankan Prinsip Berimbang dan Proposional Selama Masa kampanye”

Jakarta-Humas BKN, Jelang hajat bangsa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum (Kemenko Polhukam) dan Keamanan menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Informasi Publik dan Media Massa yang diadakan, Rabu (21/10/2020). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat Humas Instansi Pemerintah, termasuk perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan awak media. Acara tersebut digelar secara virtual dan tatap muka langsung.

Perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Mimah Susanti menyoroti aktivitas lembaga penyiaran selama masa kampanye dan Pilkada berlangsung. “ Lembaga Penyiaran hendaknya mengedepankan prinsip berimbang dan proposional selama masa kampanye, tidak memihak pada salah satu pasangan calon (Paslon) Pilkada, turut serta menjaga kondusivitas di masa tenang, tidak mempengaruhi preferensi pemilih pada hari H pemungutan suara dan mengawal hasil pemilihan dalam proses penghitungan suara manual berjenjang”.

Merespons paparan tersebut Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono mengatakan BKN siap mendorong awak media yang menjadi stakeholders BKN agar senantiasa bersikap netral , independen dan turut menjaga konduvisitas khususnya dalam penyusunan informasi yang akan dikonsumsi publik selama pelaksanaan Pilkada. Selain itu, sambung Paryono, selaku instansi pembina manajemen kepegawaian, BKN akan terus mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berkomitmen menjaga netralitas terhadap semua Paslon. “ASN itu pelayan publik maka sudah semestinya dalam hajat bangsa ini menjadi salah satu garda terdepan yang menjaga kondusivitas bangsa di antaranya dengan konsisten menerapkan netralitas dan mencegah segala potensi perpecahan masyarakat, khususnya selama Pilkada”.

Sebelumnya, Menkopolhukam dalam pernyataan yang dibacakan Deputi Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Rus Nurhadi mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020 sendiri sedianya akan dilaksanakan pada bulan September 2020, mundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan pandemi covid-19. Sedangkan tahapan-tahapan Pilkada sudah di mulai dari mulai proses sosialisasi, penjaringan bacalon dan proses pendaftaran calon peserta Pilkada ke KPU yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020. “Agar Pilkada Serentak 2020 nanti hasilnya lebih berkualitas, kita perlu mendorong media massa untuk terus memberikan pemahaman tentang demokrasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat, selain itu juga perlu melibatkan Lembaga/Dinas yang berwenang dalam mendayagunakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)”. dep