24
Jan

Libatkan Kajian Ilmiah dalam Melahirkan Kebijakan, Puskalitpeg BKN Lakukan Kolaborasi

Purwokerto – Humas BKN, Pengambilan keputusan pada setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan lembaga, membutuhkan kajian dan penelitian. Dalam rangka melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang kepegawaian, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) dan Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian (Puskalitpeg) BKN beserta jajarannya melakukan kunjungan ke Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto pada Kamis (23/01/2020) di Gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman. Dalam kunjungan ini membahas terkait kerjasama dalam rangka kolaborasi penelitian dan riset terkait isu-isu strategis di bidang kepegawaian.

“Kolaborasi penelitian antara peneliti BKN dan akademisi diharapkan dapat meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu strategis,” ungkap Kepala Puskalitpeg Hardianawati. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk kemitran jurnal BKN, mitra reviewer artikel ilmiah sesuai dengan bidang kepakarannya, kolaborasi dalam pengkajian dan penelitian, serta sebagai narasumber dalam seminar atau kajian di bidang kepegawaian. Sebelumnya BKN juga sudah melakukan kunjungan dan kerjasama untuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

foto:dochumas

“Harapannya kolaborasi antara Puskalitpeg BKN dengan menggandeng para akademisi dapat melahirkan kebijakan yang dibuat berdasarkan pada kajian ilmiah yang maksimal,” ungkap Deputi PMK Haryomo Dwi Putranto. Kunjungan ini juga sekaligus dikukuhkan dengan Perjanjian Kerjasama. Kemudian direncanakan akan melaksanakan penandatanganan MOU dengan universitas terkait secara serentak di BKN Pusat. Kolaborasi yang dilakukan tidak hanya dengan Puskalitpeg saja, tetapi juga bisa dengan seluruh unit kerja di BKN.

Kunjungan BKN ini disambut baik oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Ir Suwarto MS beserta jajarannya. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan kepegawaian,  juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara output dan outcome. nsp