26
Nov

Lima Program Prioritas Tahun 2020 BKN Dipaparkan dalam Forum APSC

Jakarta-Humas BKN, Kemitraan antara Indonesia dan Australia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan reformasi birokrasi Indonesia, terus berlanjut salah satunya difasilitasi dalam forum pertemuan Pejabat sektor publik di Indonesia dengan Australian Public Service Commission (APSC).

Forum yang diselenggarakan pada Selasa (26/11/2019) di Ruang Rapat Sriwijaya 2 lt II Gedung Kementerian PANRB ini dihadiri oleh perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk berdiskusi mengenai prioritas strategis dan pembangunan sumber daya manusia dari masing-masing kementerian/Lembaga.

“Visi Indonesia tahun 2020 – 2024 yang utama adalah Human capital development,  kemudian dari sisi pengembangan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, investasi, dan transformasi birokrasi. Poin ini merupakan prioritas utama untuk reformasi birokrasi dan sumber daya manusia untuk Pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo”, ungkap Mudzakir Sekretaris Deputi Bidang SDM Kementerian PANRB. Sementara Richard Bartlett, Asisten Komisaris Pertama APSC dan Susannah Luck-Cameron, Direktur Tim Indonesia dan Asia Tenggara APSC berbagi pengalamannya mengenai strategi diversity dalam meningkatkan pengembangan komisi layanan publik di Australia.

Hadir mewakili BKN, Kepala Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran BKN, Dewi Sartika memaparkan dalam forum mengenai lima program prioritas BKN di tahun 2020, antara lain : 1. Melakukan survei indeks profesionalisme ASN; 2. Merumuskan pedoman untuk pengembangan jalur karir untuk lembaga Pemerintah; 3. Merumuskan stadarisasi dan mengelola manajemen karir yang profesional (berdasarkan sistem merit); 4. Mengukur rata-rata indeks norma, standar, dan prosedur ASN di lembaga Pemerintah; 5. Mengembangkan sistem informasi ASN yang terintegrasi. “Dengan forum diskusi ini, kami berharap antara BKN, LAN, KASN, dan Kementerian PANRB perlu membuat satu forum reguler berkaitan dengan kerja sama luar negeri dalam menjalankan manajemen kepegawaian Pemerintah Indonesia”, ungkapnya./Nov