27
Feb

Menjawab Tantangan Manajemen ASN, BKN dan Kementerian PANRB Bahas Perubahan SOTK BKN

Jakarta-Humas BKN, Menjawab berbagai tantangan beban kerja atas perubahan permasalahan kepegawaian maka diperlukan adanya penajaman terhadap tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebagai tindak lanjut atas langkah tersebut, BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membahas usulan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKN, Senin (26/2/2018) di Kantor Kementerian PANRB.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka presentasi di hadapan Menteri PANRB beserta jajaran. Doc : Kis

“Perubahan SOTK BKN ini perlu dilakukan salah satunya adalah agar layanan kepegawaian di Indonesia yang secara keseluruhan berbasis digital segera terpenuhi”, ungkap Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka presentasi di hadapan Menteri PANRB beserta jajaran.

Sejalan dengan hal tersebut Menteri PANRB, Asman Abnur menyampaikan dukungannya. “Perubahan SOTK BKN hendaknya dilakukan secara komprehensif dan harus sesuai dengan road map organisasi kelembagaan 5 (lima) tahun ke depan, karena mendatang beban kerja yang dilaksanakan oleh BKN dan Kementerian PANRB bukan beban kerja yang ringan.”

Di tempat yang sama, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa sedikitnya terdapat 7 (tujuh) tujuan perubahan SOTK BKN. Menurut Ridwan, ketujuh hal tersebut meliputi: Sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi; Penguatan fungsi-fungsi di setiap unit kerja; Pengembangan teknologi informasi yang memicu pengembangan layanan kepegawaian berbasis digital; Perluasan fungsi dan pendekatan pelayanan kepegawaian pada UPT; Perluasan fungsi UPT; Pengembangan fungsi pengawasan dan pengendalian (Wasdal) kepegawaian; Penguatan fungsi perencanaan anggaran & fungsi reformasi birokrasi. Perubahan SOTK tersebut tentunya juga sebagai langkah mendukung prinsip rightsizing organisasi.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan

Ridwan menambahkan bahwa perubahan SOTK BKN mencakup sedikitnya 5 (lima) hal mendasar, terdiri dari: perubahan jumlah jabatan pengawas, perubahan nomenklatur jabatan administrator & pengawas, perubahan tugas dan fungsi organisasi, perubahan nomenklatur unit kerja, dan perubahan perubahan tugas dan fungsi organisasi terkait pembentukan satuan kerja.

Selain perubahan SOTK pada Kantor Pusat, BKN juga mengusulkan perubahan dan perluasan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selama ini UPT, sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2015 hanya berkutat pada unit penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi ASN. Jika SOTK BKN yang baru disetujui, maka tugas fungsinya akan lebih luas, yaitu sebagai Unit Pelayanan Kepegawaian ASN, pungkasnya. bal/wik