10
Agst

Menkominfo: Masifkan Publikasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2016

Sidang Tahunan MPR RI yang rutin digelar pada H-1 peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan agenda penting bagi pemerintah. Dalam event tersebut, pemerintah akan menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat, terkait itu Sekretaris Jenderal MPR RI menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI dalam forum tematik Bakohumas yang diselenggarakan pada Rabu (10/08/2016) di ruang delegasi MPR RI, Plaza Nusantara V Lt 2, Jakarta.

DSC_1093

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. (foto: lug)

Pada kesempatan itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan “tanggal 16 Agustus 2016 merupakan momentum setahun sekali sebagai pertanggungjawaban kinerja pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga substansinya harus kita kemas dengan baik dan optimal .” Ujar Menkominfo.

Lebih lanjut Rudiantara mengimbau seluruh Kementerian dan Lembaga mampu memanfaatkan kanal komunikasi yang dimiliki seperti website, videotron dan media lainnya untuk secara khusus menayangkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 16 Agustus mendatang.

DSC_1156

Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’aruf Cahyono. (foto: lug)

“Selama ini Sidang Tahunan MPR belum pernah dikemas secara strategis. Tahun ini harus lebih optimal sehingga masyarakat bisa tahu mengenai kinerja pemerintah. Untuk itu saya berharap dengan semua Kementerian dan Lembaga mempublikasikan sidang Tahunan MPR ini melalui kanal seperti website dan videotron.” Jelas Rudiantara.

Sementara itu Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’aruf Cahyono mengungkapkan MPR merupakan rumah kebangsaan bagi rakyat Indonesia, rumah kebangsaan memiliki makna representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan dan pemikiran, yang semua terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ma’aruf menambahkan, MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR merupakan satu-satunya lembaga Negara pembentuk konstitusi (the making of the constitution) yang harus mengawal Pancasila (the guardian of the state ideology) agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.(vin/lug)