04
Agst

MenPANRB Ajak Instansi Paguyuban Tetapkan Prioritas Enam Bulan Kedepan

Jakarta-Humas BKN, Tak lama usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur  langsung mengajak pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordiniasi kementerian yang dipimpinnya untuk membuat program-program prioritas, mulai dari enam bulanan sampai tiga tahun ke depan. Hal itu dikatakan Asman dalam rapat konsolidasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta jajaran pimpinan masing-masing instansi di kantor Kementerian PANRB, Rabu (03/08/2016). “Saya minta saudara-saudara menetapkan prioritas enam bulan ke depan, apa yang akan dicapai dalam setahun hingga tiga tahun ke depan. Tidak mungkin kita bisa mengubah semuanya dalam waktu singkat ini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Menteri  PANRB menyampaikan permintaan khusus kepada BKN agar instansi ini dapat memberikan laporan terperinci terkait kondisi PNS saat ini. Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana sempat memaparkan kondisi PNS saat ini dimana organisasi pemerintah saat ini bisa dikatakan sudah menua. Indikasi ini dilihat dari banyaknya PNS yang didominasi usia 51 tahun telah mendominasi birokrasi, dengan nilai rata-rata usia PNS adalah 45 tahun, media 47 tahun dan usia yang sering muncul (modus) adalah 51 tahun. Saat pemaparan, Kepala BKN mengatakan bahwa kondisi ini dapat diibaratkan dalam militer, lebih banyak jenderalnya dari pada prajurit yang ada. Dengan kondisi hal itu, Asman meminta rincian data  kondisi ASN saat ini serta dengan kebutuhan kedepan terkait tenaga tambahan beserta keahliannya.

Asman menegaskan bahwa pengurangan dan penambahan pegawai menjadi hal yang tak bisa dielakkan. “Setiap bidang kepegawaian yang ada  di republik ini masih butuh penambahan dan pengurangan,” ujar Asman.  Dengan dukungan data yang lengkap dan akurat, Asman berharap  hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan kepada publik bahwa republik ini masih menghadapi banyak kendala, baik perbandingan prosentase tenaga ahli dengan yang tidak ahli maupun penempatan tenaga ahli yang menjabat pada bukan bidang ilmu dan kemampuannya. Asman menambahkan bahwa kesediaan SDM ASN masih banyak yang kelasnya low tentunya menghambat laju birokrasi negeri ini. “Bagaimana mau maju, sementara mesinnya tidak profesional,” tambah Asman. fhu