27
Sep

MenPANRB Tegaskan E-Gov Harus Dilaksanakan Guna Tingkatkan Pelayanan

14481848_854887951309502_1578585496153982735_o

Para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (foto: mia)

Jakarta-Humas BKN, era globalisasi sudah tidak terelakkan lagi di mana Persaingan bukan lagi di antara internal tapi sudah era global yang melibatkan negara lain. Profesionalisme menjadi hal penting dan negara menumpukan hal ini kepada pegawai, oleh karenanya pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus segera dilakukan. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan SK CPNS kepada 1992 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jl. Ampera Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016). Hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Deputi Bidang Mutasi, Jajaran pimpinan IPDN serta seluruh angkatan XXIII IPDN yang lulus tahun ini.

Lebih lanjut MenPANRB menjelaskan bahwa ada beberapa hal penting yang saat ini dilakukan untuk memperbaiki birokrasi Indonesia dan meningkatkan profesionalisme ASN, yakni yakni pertama perbaikan pelayanan publik, seluruh aktifitas pemerintahan daerah harus berbasis elektronik (e-government), dan ASN sebagai perekat nasional.

MenPANRB menegaskan bahwa profesionalisme ASN serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi poin penting untuk majunya birokrasi. “Penerapan sistem IT sudah tidak bisa ditawar lagi, dan pelayanan ASN sudah tidak boleh lagi dengan konvensional. Jika kita tidak mulai menggunakan IT maka indonesia akan tertinggal dari negara tetangga yang sebelumnya berada di bawah kita,” tandas Asman Abnur. MenPANRB meminta semua pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah harus menggunakan teknologi, mulai dari perencanaannya hingga pengukuran output-nya. Dengan penggunaan IT ini diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat, efisiensi dapat dilakukan dan berbagai inovasi terkait pelayanan dapat dihasilkan yang pada akhirnya semua dapat terukur dan transparan.

Terkait ASN sebagai perekat nasional, MenPANRB menjelaskan bahwa ASN tidak boleh lagi terkotak-kotak menjunjung profesionalitas dan tidak terpengaruh dengan urusan politik. “Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun menterinya, ASN tetap bekerja dan memberi pelayanan, dan tidak terkotak-kotak sehingga ASN benar-benar profesional dan independen,” Jelas MenPANRB.

MenPANRB mengomentari lulusan Angkatan XXIII IPDN ini mengungkapkan bahwa para lulusan ini menjadi motor pertama ASN sebagai perekat nasional, di mana lulusan IPDN tahun ini tidak kembali ke daerah asal, akan tetapi akan ditempatkan pada masa orientasi di daerah lain, demikian juga pada pengangkatan sebagai PNS kelak. “orang papua bisa bekerja di Bandung, orang Aceh bisa bekerja di Banyuwangi. Mau kulitnya hitam, sawo matang ataupun putih, ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Semua sekolah kedinasan ke depan harus bersedia menjadi motor perekat pemersatu bangsa,” jelas MenPANRB.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara di depan pers menegaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden bahwa alumni IPDN harus siap ditempatkan di seluruh daerah. Alumni IPDN merupakan bagian dan ikut berperan di seluruh wilayah NKRI dan tidak harus kembali ke daerah. “Hal ini akan menjadi bagus di mana semua akan tersebar di seluruh daerah, di seluruh kecamatan dan jangan kembali ke daerah asalnya,” ungkap Mendagri. fhu