02
Des

Mulai Tahun 2021, Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah Wajib Terakreditasi BKN

Jakarta – Humas BKN, Hingga akhir 2019 ini, BKN selaku Instansi Pembina penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menargetkan penilaian kelayakan atau akreditasi 5 (lima) Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Instansi Pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN), Purwanto di ruang kerjanya, Senin (2/12/2019).

Purwanto menyampaikan penilaian tersebut merupakan implementasi dari Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi. Dia menekankan bahwa mulai 2021 nanti seluruh penilaian kompetensi ASN harus dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang sudah memenuhi nilai atau kategori kelayakan. Hal tersebut, menurutnya merupakan upaya BKN untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi bagi ASN. “Penegakkan standar melalui penilaian kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi kami lakukan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN,” tandas Purwanto.

Di tempat terpisah, sejalan dengan Kepala Puspenkom ASN, Kepala Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi BKN, Christina Nailiu menyampaikan bahwa penilaian kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi akan dilihat dari 3 unsur. “Akan kami nilai dari 3 unsur, yaitu unsur organisasi atau kelembagaan, SDM, dan unsur metode pelaksanaan penilaian kompetensi nya,” terangnya kepada Tim Website BKN, Senin (2/12/2019).

Saat dimintai konfirmasinya tentang teknis penyelenggaraan penilaian kelayakan yang akan segera digelar, Kepala Sub Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi BKN, Subali mengaku sudah menyiapkan Tim Penilai Kelayakan untuk kelima Penyelenggara Penilaian Kompetensi 2019 ini. Subali menambahkan bahwa kegiatan visitasi untuk lima Penyelenggara tersebut sudah dijadwalkan secara serentak antara 2 sampai dengan 6 Desember 2019 ini.

Selain kelima Penyelenggara yang sudah ditetapkan BKN tersebut, Subali menambahkan bahwa terdapat satu Penyelenggara yang menyampaikan permohonan untuk dinilai kelayakannya. “Penyelenggara Penilaian Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan penilaian kelayakan, suratnya sudah masuk,” ujarnya. “Kami sudah siapkan Tim, kami jadwalkan visitasi pada 9 sampai 11 Desember 2019 ini,” ujarnya, melalui pesan singkat, Senin (2/12/2019).

Pusat Data Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi BKN mencatat bahwa terdaftar 5 Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang akan dilakukan penilaian kelayakan pada 2019 ini. Kelima Penyelenggara tersebut yaitu, Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Bandung. Dengan masuknya permohonan dari Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 6 Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang ditargetkan rampung pada 2019 ini. bal/ber