04
Nov

NIK dan KK Tidak Ditemukan” Jadi Keluhan Terbanyak ke-2 dalam SSCNHelpdesk 2018

Kepala Sub Direktorat Penyajian Informasi Kepegawaian, Yudhantoro Bayu Wiratmoko, (foto: kis)

Jakarta-Humas BKN, Data Center Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN menyebutkan persoalan “Nomor Induk Penduduk (NIK) dan Kartu Keluarga yang tidak ditemukan” menjadi persoalan ke-2 terbanyak yang masuk ke dalam SSCN Helpdesk tahun 2018, yakni sebanyak 64.320 aduan. Kondisi itu menyebabkan pelamar tidak dapat membuat akun dalam portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang menjadi langkah awal registrasi daring ( online).

Kepala Sub Direktorat Penyajian Informasi Kepegawaian, Yudhantoro Bayu Wiratmoko mengatakan kondisi itu semoga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat yang ingin melamar pada seleksi CPNS 2019 dengan memastikan NIK dan nomor sesuai dengan database Dukcapil sebelum melakukan registrasi. Selain persoalan NIK dan KK tidak ditemukan dalam database Dukcapil, persoalan lain yang juga mendominasi dalam aduan SSCNHelpdesk 2018, sambung Bayu, adalah perihal data yang tampil dalam laman registrasi SSCN tidak sesuai dengan data pelamar yang sesungguhnya. “Jadi setelah menginput NIK dan nomor KK, data yang tampil bukan data pelamar yang bersangkutan. Kemungkinan hal itu disebabkan NIK pada KTP yang dimiliki sudah dipakai orang lain. Jika terjadi demikian, silakan lapor pada Dukcapil”.

Sementara itu dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Pengguna, Senin (4/11/2019) di Hotel Luminor, Jakarta, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Gunawan, mengatakan BKN menjadi instansi ke-11 terbanyak pengguna data kependudukan. Pada kesempatan itu, Gunawan mengingatkan kepada lembaga pengguna data kependudukan bahwa ada sejumlah data yang tidak dapat diakses oleh mereka sehingga jika ada permintaan mengenai hal itu tidak dapat dipenuhi. “Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; Sidik jari; Iris Mata; Tanda Tangan; Elemen data lainnnya yang merupakan aib seseorang merupakan data-data kependudukan yang tidak dapat dimintakan aksesnya kepada Dukcapil”. dep