21
Okt

OJK Dorong Humas Pemerintah Sosialisasikan Strategi Kebijakan Industri Jasa Keuangan

IMG_20161020_093747

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad saat memberikan sambutan pada acara Badan Koordinasi Komunikasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang dilaksanakan Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (20/10/2016) yang juga diikuti Humas BKN. ags

Jakarta-Humas BKN, Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat tidak kemudian diiringi dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait industri jasa keuangan. Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyebarkan informasi dan memahamkan masyarakat guna mewujudkan industri keuangan yang inklusif, bukan hanya bagi kalangan tertentu terus dilakukan. Salah satu upaya yang ditempuh OJK adalah dengan menggandeng Badan Koordinasi Komunikasi Humas Pemerintah (Bakohumas) dengan mengadakan Government Public Relation Forum yang dilaksanakan Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (20/10/2016) yang juga diikuti Humas BKN.

Hadir dalam acara Bakohumas ini Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dalam sambutannya, Muliaman D Hadad menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi harus juga diikuti dengan kesiapan dan kualitas para praktisi kehumasan. Dengan berkembangnya media sosial saat ini, maka perlu adanya kebijakan dan strategi yang memadai serta ditunjang dengan kualitas SDM Kehumasan. Oleh karena itu, Muliaman mengajak kepada seluruh pejabat kehumasan untuk dapat membangun strategi komunikasi yang lebih baik. Muliaman juga menjelaskan bahwa sinergitas antar instansi atau lembaga dibutuhkan dalam ikut serta mensukseskan penyebaran informasi, dan hal ini telah juga dilakukan OJK salah satunya dengan turut serta mengkomunikasikan kebijakan tax amnesty. Terkait layanan keuangan, Muliaman menambahkan bahwa mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, berarti ikut serta meningkatkan kesejahteraan mereka. “Salah satu bentuk perwujudan peningkatan kesejahteraan adalah dengan mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat,” Jelas Muliaman.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan bahwa Humas Pemerintah harus memperkuat komunikasi dan koordinasi yakni dengan membuka diri, mengurangi ego sektoral dan saling melibatkan diri untuk ikut menyebarkan informasi kepada masyarakat. “Dari 40 situs kementerian dan lembaga yang ada, minimal selama satu minggu ada satu informasi memberitakan tema atau konten kementerian atau lembaga yang lain,” ungkap  Rudiantara. Sementara itu menyikapi kondisi masyarkat yang ada, Rudiantara menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah banyaknya masyarakat yang telah memiliki telepon seluler yakni sekitar 170 juta orang, akan tetapi masih ada diantara mereka yang tidak memiliki rekening di bank. Untuk menyikapi hal itu, perlu membuat satu rencana untuk dieksekusi yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan dan nilai tambah kepada masyarakat.

Diantara poin penting yang disampaikan diantaranya adalah bahwa pejabat Humas perlu mencermati setiap kegiatan instansi dan mulai beralih fokus penyampaian informasi, yakni dari peresmian acara atau kegiatan ke arah efek atau hasil dari pembangunan atau peresmian suatu acara, misalnya peningkatan perekonomian masyarakat dan yang lainnya. Humas juga bisa memunculkan conflict dengan memunculkan hero-enemy pada tema tertentu. Ini merupakan bagian dari prinsip PR Tensity (menciptakan hubungan dan komunikasi yang dekat dengan masyarakat secara langsung, bukan hanya dari iklan, advertorial, dan publikasi lain) yang terdiri dari Context-Content, Conflict, Climax-Closure, Conclusion.

Selain itu, adanya perubahan dimana dahulu kita mencari informasi, maka saat ini informasi mencari kita melalui media-media sosial. Menyikapi hal ini, maka perlu adanya pemikiran dengan mengadopsi konsep ‘kapal induk’. Yang dimaksud ‘kapal induk’ disini adalah pangkalan informasi yakni website, sedangkan armadanya adalah facebook, tweeter, ataupun instagram. Selain sebagai bagian strategi penyebaran informasi, media-media sosial itu juga penting untuk menjaring respon masyarakat dengan cepat, dan pemerintah pun dapat menggunakannya untuk membuat kebijakan yang cepat berdasarkan respon masyarakat. Perlu adanya laporan atas media-media yang dikelola unit kehumasan minimal sekali dalam seminggu. Diantara laporan yang dapat digunakan adalah google analytics, data tweeter, facebook ataupun instagram terkait apa yang sering dibuka, apa yang sering dikomentari dan bagaimana komentar-komentar yang ada.

Berkaitan dengan jasa keuangan, salah satu pilar utama pada pemerintahan Presiden Jokowi adalah digital economy, yakni menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil melalui teknologi. Terkait investasi, masyarakat diharapkan dapat mengambil investasi yang sudah jelas terdaftar dan diakui, serta tidak masuk dalam investasi yang tidak dimengerti sama sekali. Menyikapi ketakutan masyarakat atas investasi, maka tidak ada jalan lain selain melalui edukasi dan penyebaran informasi secara massive yakni melalui teknologi internet. Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI, Humas Pemerintah diharapkan dapat ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat. fhu/ags