01
Des

Ombudsman RI Akan Awasi Kinerja Humas Pemerintah

Jakarta-Humas BKN, Dari  8.185 pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia sejak tanggal 25 November 2016, tidak ada satupun pengaduan atas pelayanan Hubungan Masyarakat (Humas) instansi pemerintah.  Hal ini bukan berarti kinerja Humas pemerintah dipastikan baik. Dan sebagai instansi yang mewakili publik dalam mendapatkan pelayanan, Ombudsman RI akan mengawasi kinerja kehumasan, karena Humas pemerintah termasuk bagian dalam pelayanan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat menyampaikan pemaparan pada diskusi Forum Tematis Bakohumas yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Rabu (30/11/2016).

photo 1

Lebih lanjut Adrianus menjelaskan bahwa tidak adanya keluhan masyarakat bisa jadi karena belum sadarnya masyarakat bahwa Humas Pemerintah merupakan salah satu jasa pelayanan kepada publik. Dalam pengawasan yang akan dilakukan adalah meliputi kewenangan yang diberikan kepada petugas humas apakah sudah dilakukan dan seberapa jauh kinerja kehumasan telah dilakukan untuk menjaga kualitasnya. “Karena ini Humas pemerintah, punya kewenangan, punya dasar hukum, punya pejabatnya  dan kemudian tidak menjaga kualitasnya, itu akan menjadi bagian dalam pelaporan yang tentunya termasuk juga dengan komponen lain yang kemudian dibungkus dalam bentuk maladministrasi,” ujar Adrianus.  Adrianus menambahkan bahwa termasuk dalam pengawasan ini adalah kosep pelayanan yang tidak bagus, yang terlambat, diskriminatif.

photo 5

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Republik Indonesia  Amzulian Rivai saat membuka kegiatan Forum Tematik Bakohumas ini menyampaikan bahwa keberadaan Humas sangat penting disepanjang zaman, bahkan sudah dirasa penting pada era perang dunia yang terjadi. Amzulvan menambahkan bahwa perbedaan generasi dan juga perkembangan teknologi harus juga disikapi oleh para petugas humas pemerintah. Di era digital ini, Amzulvan  berpesan bahwa  fungsi kehumasan harus bisa menyaring dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar dan menyampaikan informasi terkait dengan institusi masing-masing secara cepat. Selain itu kemampuan  atau kualitas pejabat humas juga menjadi poin penting untuk kinerja Humas. Tuntutan saat ini bukan hanya cerdas dalam berfikir tetapi juga harus paham teknologi serta mampu berbahasa asing. “Kebanyakan situs-situs di Indonesia hanya berbahasa Indonesia saja. Sudah waktunya kita  memikirkan bahwa di dalam satu situs itu dibuat dalam dua bahasa. Karena dalam era global ini, tentu kita membutuhkan bergaul dan tidak terlepas dalam pergaulan internasional,” ujar Amzulfan.

Pada acara Forum Bakohumas ini dilakukan dua sesi diskusi panel. Diskusi panel pertama membahas tentang Aspek Kualitas Pelayanan Publik  dalam Fungsi Kehumasan. Adapun tema diskusi panel kedua adalah tentang Aspek Pengawasan Terkait Kualitas Kinerja Kehumasan.  Selaian Anggota Ombudsman RI, diskusi menghadirkan Praktisi Humas Profesional serta para JPT di beberapa instansi Pemerintah dan juga KPK. fhu